Dukungan DPRD NTT terhadap Pemberhentian PPPK yang Tidak Produktif
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), David Boimau, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak bekerja maksimal dan tidak memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan di wilayah NTT. Ia menekankan bahwa langkah tegas ini diperlukan untuk memastikan program-program pemerintah provinsi berjalan secara optimal.
Evaluasi Kinerja Harus Objektif dan Terukur
David menegaskan bahwa evaluasi kinerja harus dilakukan secara objektif dan menggunakan indikator yang jelas. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi memastikan setiap PPPK memiliki beban kerja yang terukur dan indikator kinerja yang dapat diukur. Menurutnya, sanksi hingga pemberhentian seharusnya menjadi langkah terakhir setelah adanya penilaian berbasis indikator yang jelas.
“Berikan dulu tanggung jawab yang terukur. Jika tidak ada kemampuan yang ditunjukkan, barulah bisa diberikan sanksi sampai pemberhentian,” tegas David.
Persoalan Anggaran Operasional
Selain itu, David juga menyampaikan perhatiannya terhadap masalah anggaran operasional yang sering menjadi kendala di lapangan. Ia menilai bahwa banyak tenaga PPPK sebenarnya siap bekerja, tetapi kurang didukung oleh biaya operasional yang memadai. Hal ini membuat mereka kesulitan menjalankan tugas-tugas yang diberikan.
“Banyak PPPK yang siap bekerja, tetapi tidak ada biaya operasional yang mendukung. Setelah masuk kantor, apa yang bisa dilakukan jika anggaran tidak tersedia? Kita tidak bisa menuntut hasil tanpa dukungan,” ujarnya.
Pentingnya Dukungan Anggaran
David menilai bahwa tanggung jawab kerja harus disertai dengan dukungan anggaran yang memadai, terutama dalam upaya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan target kinerja lainnya. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi ulang terhadap sistem pengalokasian anggaran berbasis kinerja.
“Berikan tanggung jawab, dukungan anggaran yang menunjang target kinerja. Jika setelah itu tetap tidak bekerja dan malas, barulah pemberhentian menjadi langkah yang adil,” pungkasnya.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Disiplin
Menurut David, berbagai inovasi dan program Gubernur NTT perlu didukung dengan tindakan konkret, termasuk penegakan disiplin dan evaluasi kinerja aparatur. Ia menekankan pentingnya komitmen kerja yang nyata dalam mendukung program gubernur.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan pemberhentian PPPK yang tidak produktif harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Evaluasi kinerja yang objektif akan membantu menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Kesiapan PPPK untuk Bekerja
David menilai bahwa banyak PPPK sebenarnya bersedia bekerja, tetapi terkendala oleh kondisi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah provinsi memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan memberikan dukungan yang cukup kepada para pegawai.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, pendapat David Boimau menunjukkan bahwa pemberhentian PPPK yang tidak produktif adalah langkah yang perlu dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang objektif dan terukur. Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga sangat penting untuk memastikan kinerja pegawai dapat meningkat. Dengan kombinasi antara evaluasi kinerja yang baik dan dukungan anggaran yang layak, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan produktif.
