Komentar Akademik tentang Keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP)
Beberapa akademisi menyoroti pentingnya evaluasi posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dideklarasikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dua guru besar dari universitas ternama menyampaikan pandangan mereka terkait keberadaan Indonesia di forum tersebut, terutama setelah serangan militer AS-Israel ke Iran yang berujung pada kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamanei.
Prof Connie Rahakundini Bakrie: Kesempatan untuk Evaluasi
Prof Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyampaikan pendapatnya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Ia menilai bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya di BoP.
Menurutnya, dinamika terbaru telah mengubah semangat awal pembentukan forum tersebut. “Board of Peace sudah bukan lagi board of peace, tapi jadi board of war dengan kejadian ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pandangannya bersifat akademik dan tidak bermaksud menggurui kepala negara. Namun, ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar.
Selain itu, Prof Connie juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok. Menurutnya, posisi tersebut akan memberi ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan di tengah rivalitas geopolitik.
Hikmahanto Juwana: Forum Tak Sesuai Tujuan
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, juga meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP. Ia menilai bahwa forum tersebut tidak berjalan sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.
“Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza,” kata Hikmahano kepada media. Ia menegaskan bahwa dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global. Namun, dalam praktiknya, forum tersebut tidak efektif.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP dan fokus pada organisasi internasional lain seperti PBB.
Pertimbangan Kesiapan Nasional
Selain aspek geopolitik, Prof Connie juga menyebutkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan jika Indonesia tetap bergabung dalam BoP. Ia menyebutkan persoalan anggaran, kesiapan personel, peralatan, infrastruktur, logistik, sistem informasi, hingga doktrin pertahanan sebagai faktor yang kompleks.
“BOP itu tidak sesimpel itu, pertama soal uang, soal anggaran. Kedua, bagaimana personel kita, equipment kita, infrastruktur, logistik, sistem informasi, kemudian doktrin kita sendiri ini bagaimana,” ujarnya.
Dinamika Konflik di Timur Tengah
Prof Connie juga menyoroti perbedaan karakter konflik di Timur Tengah, termasuk eskalasi yang sulit diprediksi. Menurutnya, dinamika kawasan seperti di Gaza memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan operasi kemanusiaan biasa.
Prabowo Siap Jadi Mediator
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.
“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya.
Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus. Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi.
