Dukungan Dewan Adat Papua terhadap Audit Anggaran MRP Papua Barat
Dewan Adat Papua (DAP) memberikan dukungan penuh terhadap langkah audit keuangan yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DAP, Yan Cristian Warinussy, menyusul desakan yang diajukan oleh Paul Finsen Mayor, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya memberi apresiasi atas langkah Anggota DPD RI Mananwir Paul Finsen Mayor dalam menyampaikan pernyataan berisi desakan bagi audit Anggaran MRP di Provinsi Papua Barat,” ujar Warinussy pada Rabu 4 Maret 2026.
Menurut Warinussy, langkah audit anggaran MRP Papua Barat yang diperkirakan mencapai Rp59 miliar merupakan anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan bahwa audit ini penting untuk memastikan penggunaan dana tersebut digunakan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
DAP juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi upaya “membela diri” secara tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh institusi negara mana pun terhadap desakan Senator Mayor tersebut. Menurutnya, audit keuangan MRP merupakan suatu langkah penting untuk mendukung penyelidikan oleh aparat penegak hukum (APH) berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Warinussy juga meluruskan status Senator Mayor saat ini sebagai salah satu urusan Masyarakat Adat di Tanah Papua pada DPD RI. Meskipun ia memiliki gelar Mananwir (bahasa Biak: Kepala Suku/Adat Masyarakat Adat Byak Betew, Kabupaten Raja Ampat), dalam struktur DAP, Ketua DAP Wilayah III Doberay saat ini adalah saudara Markus Waran, sesuai keputusan Pimpinan DAP. Penetapan diri saudara Mayor sebagai Ketua DAP Wilayah III Doberay sudah berakhir.
Namun demikian, DAP mengungkapkan rasa hormat dan bangga terhadap sosok Senator Paul Finsen Mayor yang selalu mengambil posisi penting dalam memberikan desakan dan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan negara serta eksistensi lembaga negara di Tanah Papua yang tidak bekerja sebagai wakil resmi rakyat Papua, termasuk MRP sendiri.
“Oleh karena itu, DAP mendukung Senator Mayor agar segera dilakukan audit internal terhadap anggaran yang bersumber dari dana Otsus Papua yang dikelola oleh Sekretariat MRPB,” tutup Warinussy.
Langkah-Langkah Penting yang Dilakukan DAP
- DAP memberikan dukungan terhadap audit keuangan MRP Papua Barat.
- Audit ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana Otsus yang transparan.
- DAP menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk pembelaan diri tanpa dasar hukum.
- DAP menghargai peran aktif Senator Mayor dalam memberikan kritik terhadap lembaga negara.
- DAP menyerukan audit internal terhadap anggaran yang dikelola oleh Sekretariat MRPB.
