Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2025
Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya pada tahun 2025 tercatat mencapai 6,62 persen, menjadi angka tertinggi di Kalimantan Tengah. Angka ini menunjukkan kinerja yang baik dalam perekonomian kota dan menempatkan Palangka Raya masuk peringkat lima besar nasional.
Komisi II DPRD Kota Palangka Raya memberikan penilaian terhadap perkembangan sektor perekonomian dan pembangunan daerah selama satu tahun terakhir pemerintahan Wali Kota Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini. Dalam evaluasi tersebut, Komisi II menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat di pinggiran kota.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menjelaskan bahwa selama tahun anggaran 2025, terdapat beberapa indikator penting yang dapat dicatat, termasuk sektor ekonomi, pembangunan manusia, serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satu indikator utamanya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,62 persen. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang berkisar 4,8 persen, sehingga Palangka Raya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat provinsi.
“Pertumbuhan ekonomi Palangka Raya pada 2025 berada di posisi tertinggi di Kalimantan Tengah dan masuk lima besar nasional,” ujar Khemal.
Selain indikator ekonomi, Komisi II DPRD juga mencatat penguatan kinerja pemerintahan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh predikat BB Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja birokrasi. Namun, DPRD menekankan bahwa penguatan sistem kinerja tersebut perlu diterjemahkan ke dalam hasil nyata di lapangan, terutama pada peningkatan kualitas layanan dasar serta efektivitas program penciptaan lapangan kerja.
Di bidang pembangunan manusia, Khemal menyebut angka stunting di Kota Palangka Raya turun hingga 9,9 persen. Indikator ini dinilai penting, namun DPRD mengingatkan agar pengendalian stunting terus dikawal konsistensinya agar tidak bersifat jangka pendek.
“Penurunan stunting ini perlu dijaga agar benar-benar berdampak dalam jangka panjang,” katanya.
Pada sektor pembangunan fisik, Komisi II DPRD mencatat penanganan infrastruktur seperti drainase, jalan, dan jembatan telah berjalan sesuai perencanaan pada 2025. Meski demikian, DPRD menilai pengawasan dan kesinambungan pelaksanaan tetap diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Selain itu, Pemerintah Kota Palangka Raya menjalankan dukungan daerah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program nasional, dengan memanfaatkan dana cadangan APBD 2025. Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya hingga Juni 2025 tercatat mencapai Rp114,2 miliar. Komisi II DPRD menilai capaian tersebut perlu diiringi dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya untuk penguatan UMKM dan layanan publik.
Komisi II DPRD juga mencatat sejumlah penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Palangka Raya di tingkat regional dan nasional. Namun DPRD menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Menurut Khemal, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan dasar.
“Capaian yang ada perlu dijadikan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan, terutama agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata,” pungkasnya.
