Program Pemulihan Ekonomi untuk Korban Banjir di Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak hanya fokus pada pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 lalu, tetapi juga menyiapkan berbagai program pemulihan ekonomi untuk warga terdampak. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan bahwa pembangunan rumah saja tidak cukup untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Ia menyatakan bahwa ekonomi juga harus bangkit sebagai bagian dari upaya pemulihan.
Berdasarkan data yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati, sebanyak 353 rumah terdampak banjir bandang, terdiri dari kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Untuk rumah rusak berat, pemerintah menawarkan pembangunan huntap melalui dua skema, yakni mandiri dan terpadu. Pada skema terpadu, sebanyak 80 unit huntap kini mulai dibangun di atas lahan seluas 1,8 hektare. Pembangunan ini menjadi tahap awal relokasi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.
Namun, menurut Eka Putra, relokasi harus dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan warga. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan program pemberdayaan di kawasan huntap. Pemkab membentuk sejumlah kelompok usaha, di antaranya kelompok penjahit dan kelompok tani. Untuk kelompok penjahit, warga akan mendapatkan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Tanah Datar. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk bantuan mesin jahit.
“Setelah dilatih, mereka bisa langsung bekerja. Mesin jahit kita upayakan bantuannya,” ujar Eka Putra. Sementara kelompok tani akan memanfaatkan lahan yang masih tersedia di sekitar lokasi huntap untuk menanam jagung. Kebutuhan jagung di Tanah Datar yang cukup tinggi dinilai menjadi peluang usaha baru bagi warga relokasi.
“Bibit disiapkan oleh Pemda. Jadi masyarakat yang tinggal di huntap nanti tidak hanya punya rumah, tapi juga punya penghasilan,” ujarnya. Selain jagung, pemerintah juga mengusulkan bantuan penanaman pisang serta dukungan sektor pertanian lainnya sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pascabencana.
Rehabilitasi Infrastruktur Terus Berjalan
Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terus berjalan. Normalisasi sungai telah dilakukan, sejumlah ruas jalan yang terdampak mulai diperbaiki, serta jembatan darurat di kawasan Malalo dipasang untuk membuka kembali akses masyarakat. Eka Putra menegaskan, penanganan pascabencana di Tanah Datar kini memasuki tahap pemulihan menyeluruh, tidak hanya membangun kembali yang rusak, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat kembali mandiri secara ekonomi.
“Fokus kita sekarang bagaimana masyarakat bisa bangkit kembali dan kehidupan mereka berjalan normal,” tutupnya.
Larangan Membangun Rumah di Zona Merah
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menegaskan warga korban banjir bandang akhir November 2025 lalu di tiga kecamatan tidak diperbolehkan kembali membangun rumah di kawasan zona merah atau daerah rawan bencana. Penegasan itu disampaikannya saat diwawancarai di rumah dinasnya, Kamis (19/2/2026) malam.
“Tentu tidak boleh. Itu daerah rawan, zona merah. Tidak bisa ditinggali lagi. Nanti ada kajian dari Badan Geologi terkait zona merah ini,” ujar Eka Putra. Ia menekankan, keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Karena itu, bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat dan berada di kawasan rawan, pemerintah menawarkan relokasi ke hunian tetap (huntap). Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, sebanyak 353 rumah terdampak banjir bandang, terdiri dari rusak berat, sedang, dan ringan. Untuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan pembangunan huntap melalui dua skema, yakni mandiri dan terpadu.
Untuk skema terpadu, Pemkab Tanah Datar telah menyurati Danantara dan mendapat respons cepat. Saat ini, pembangunan 80 unit huntap tengah berlangsung di atas lahan seluas 1,8 hektare yang diperuntukkan bagi 80 kepala keluarga (KK).
“Sekarang kita bangun 80 unit dulu. Nanti kita komunikasikan lagi dengan masyarakat, mana yang memilih mandiri dan mana yang terpadu,” jelasnya. Sementara menunggu huntap rampung, sebagian warga tinggal di hunian sementara (huntara) dan sebagian lainnya menumpang di rumah keluarga.
Tercatat 28 unit huntara bantuan Danantara dan 23 unit bantuan BNPB telah dihuni seluruhnya. Adapun warga yang tinggal di rumah sanak saudara di Padang Panjang, Bukittinggi, maupun sekitar Batusangkar, mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang kini tengah diproses pencairannya oleh BNPB.
Konsep Pemberdayaan Ekonomi di Kawasan Huntap
Eka Putra menyebut, rumah rusak berat paling banyak berada di tiga kecamatan, yakni Batipuh Selatan, Batipuh, dan X Koto. Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur juga terus berjalan. Normalisasi sungai telah dilakukan dan ditangani oleh Adhi Karya. Sejumlah ruas jalan yang terdampak mulai diperbaiki, termasuk pemasangan jembatan Aramco di kawasan Malalo. Sektor pertanian pun mulai menerima bantuan pemulihan.
Tak hanya merelokasi warga dari zona rawan, pemerintah daerah juga menyiapkan konsep pemberdayaan ekonomi di kawasan huntap. Pemerintah membentuk kelompok usaha bagi warga relokasi, seperti kelompok penjahit dan kelompok tani. Warga akan mendapatkan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Tanah Datar serta bantuan mesin jahit bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.
Selain itu, lahan yang masih tersedia di sekitar huntap akan dimanfaatkan untuk menanam jagung, dengan bibit disiapkan oleh pemerintah daerah. “Jadi bukan hanya rumah yang kita bangun, tapi bagaimana mereka bisa hidup dan ekonominya meningkat. Itu yang sedang kita siapkan,” katanya. Ia menambahkan, pemulihan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan pascabencana di Tanah Datar, termasuk melalui dukungan sektor pertanian seperti penanaman pisang dan komoditas lainnya.
“Rumah penting, tapi ekonomi juga harus pulih. Itu yang terus kita dorong,” tutup Eka Putra.
