Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan suap dalam pembangunan jalur kereta api yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saksi BKS (Budi Karya Sumadi) tidak dapat hadir karena alasan kesehatan. Penyataan ini disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah ini akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi. Tujuan dari penjadwalan ulang ini adalah agar mantan menteri periode 2016–2024 tersebut dapat dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
“Setiap saksi tentu memiliki peran penting dalam penyidikan kasus ini. Termasuk Pak BKS sebagai mantan Menteri Perhubungan yang turut terlibat dalam perkara DJKA,” ujarnya.
Ini merupakan ketiga kalinya Budi Karya Sumadi mangkir dari pemeriksaan KPK. Sebelumnya, ia juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada 18 dan 25 Februari 2026. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak terkait terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Penyidik KPK menyatakan bahwa keterangan Budi Karya sangat dibutuhkan dalam pengusutan dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Proyek ini mencakup beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa Bagian Timur, Surabaya, Jawa Bagian Tengah, ruas Semarang, Jogja-Solo, Jawa Barat, hingga Sumatera.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa proyek pembangunan rel kereta api ini tersebar di banyak lokasi. “Di Sulawesi, kemudian di Jawa Bagian Timur, Surabaya, Jawa Bagian Tengah, di ruas Semarang, ada juga yang di ruas Jogja-Solo, ada juga yang di ruas Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera,” ujarnya.
Perkembangan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, nama balai tersebut telah berganti menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan. Dari jumlah tersebut, empat orang diduga sebagai pemberi suap, yaitu:
- Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto
- Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat
- Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim
- VP PT KA Properti Manajemen Parjono
Sementara itu, enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yaitu:
- Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi
- Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya
- Pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Tengah, Bernard Hasibuan
- PPK BPKA Sulawesi Selatan, Achmad Affandi
- PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah
- PPK BTP Jawa Barat, Syntho Pirjani Hutabarat
Kasus korupsi ini diduga terjadi pada tahun anggaran 2021–2022, khususnya dalam proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Lokasi proyek lainnya termasuk Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender. Hal ini menunjukkan adanya indikasi sistematis dalam praktik korupsi yang terjadi.
