Penolakan Terhadap Serangan Militer yang Menewaskan Pemimpin Iran
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan penolakan keras terhadap serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Idrus menganggap tindakan tersebut sebagai aksi yang tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga membahayakan stabilitas dunia.
Serangan tersebut dinilai oleh Idrus sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya menghancurkan simbol kepemimpinan sebuah negara, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan universal dan memicu ancaman terhadap perdamaian global.
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia. Terlebih dilakukan di bulan suci Ramadan, hal ini melukai rasa keagamaan umat Islam dan mencederai kedaulatan serta otoritas negara lain,” ujar Idrus kepada wartawan.
Idrus menilai bahwa pembunuhan seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang wajib dihormati. Tindakan militer sepihak merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” tegas Idrus.
Dampak Kemanusiaan dari Serangan Militer
Idrus juga menyoroti dampak kemanusiaan akibat serangan tersebut. Berdasarkan laporan sejumlah media internasional, serangan tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga memicu kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk kawasan Teheran. Korban sipil dilaporkan berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
“Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” ujarnya.
Idrus turut menyampaikan sikap politik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas di forum internasional guna menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata.
“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” tuturnya.
Upaya Diplomasi dan Stabilitas Global
Ia meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik semakin meluas. Ia menilai, jika konflik terus bereskalasi, dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi juga global, termasuk terhadap stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional.
Karena itu, ia berharap tragedi ini menjadi momentum refleksi global untuk menata ulang arsitektur keamanan internasional agar lebih adil dan berorientasi pada perlindungan manusia, bukan semata kepentingan geopolitik.
“Kita harus mendorong dunia kembali pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada rudal dan bom, melainkan pada kemampuan membangun perdamaian. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur,” pungkasnya.
