JAKARTA – Dalam acara Ramadan Leadership ICMI 2026, para cendikiawan Muslim berkumpul untuk membahas berbagai isu terkait ekonomi syariah dan peran koperasi dalam memperkuat perekonomian nasional. Salah satu pembicara utama, Deva Rachman, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, menekankan pentingnya transformasi koperasi sebagai instrumen strategis dalam mengembangkan ekonomi syariah serta memperluas pangsa pasar halal Indonesia yang masih terbatas di tingkat global.
Deva menyampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki lebih dari 140 juta generasi muda, termasuk kalangan milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha, yang akan menjadi penentu arah ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk social engineering untuk mengubah stratifikasi sosial dan menggerakkan kembali arus ekonomi dari pusat kota ke basis desa. Menurutnya, ini adalah momentum penting bagi koperasi untuk bangkit secara modern.
Salah satu tantangan terbesar koperasi saat ini adalah regenerasi dan modernisasi. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia anggota koperasi di Indonesia mencapai 55 tahun, dengan dominasi koperasi simpan pinjam. Hal ini menunjukkan perlunya reposisi koperasi agar lebih relevan dengan generasi produktif dan sektor riil.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi pada tahun 2026 mengelola dana bergulir sebesar Rp2,1 triliun. Kebijakan strategis pun diarahkan untuk mengubah komposisi pembiayaan: dari sebelumnya 85 persen untuk koperasi simpan pinjam, kini fokus pada koperasi sektor produksi sebesar 80–85 persen. Tujuannya adalah agar koperasi tumbuh setara dengan swasta dan BUMN. Ada 14 sektor prioritas, mulai dari pertanian, perikanan, perumahan, hingga sektor strategis lainnya, yang didorong oleh LPDB.
Dalam konteks ekonomi syariah, Deva menyoroti ironi bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar halal globalnya masih tertinggal dibandingkan negara seperti Malaysia. Namun, potensi pasar halal dunia terus tumbuh signifikan, termasuk di bidang makanan-minuman, fesyen muslim, farmasi, hingga industri halal berbasis teknologi.
LPDB Koperasi mendukung ekonomi syariah melalui dua skema pembiayaan, yaitu konvensional dan syariah. Saat ini, porsi pembiayaan syariah baru mencapai kisaran 30 persen. Ke depan, LPDB akan meningkatkan pembiayaan berbasis syariah, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor produksi dan industri halal.
“Kita harus menjadikan koperasi sebagai kendaraan utama penguatan ekosistem halal nasional. Kemitraan strategis sangat penting, termasuk dengan ICMI dan lembaga sertifikasi halal,” ujarnya.
Ia mencontohkan kolaborasi dengan LPPOM MUI di bawah Majelis Ulama Indonesia, di mana koperasi karyawan dapat mengakses pembiayaan LPDB untuk memperkuat aset dan modal kerja, sehingga memperbesar dampak ekonomi umat.
Dari sisi tata kelola, LPDB Koperasi terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan good governance, akselerasi digitalisasi, pengembangan SDM berbasis kompetensi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis proposal pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dana APBN yang dikelola tetap aman, akuntabel, dan produktif.
Sejak berdiri pada 2008, total penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi telah mencapai Rp21 triliun. Dengan prinsip tiga sukses, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian, LPDB menegaskan bahwa setiap pembiayaan harus prudent karena bersumber dari APBN dan memiliki konsekuensi hukum.
“Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Namun untuk bangkit, koperasi harus modern, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan generasi muda. Jika kita ingin menguasai pasar halal global, maka koperasi harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar pelengkap,” pungkas Deva.
Melalui momentum Ramadan dan sinergi bersama ICMI, LPDB Koperasi mengajak lahirnya koperasi-koperasi baru berbasis komunitas intelektual dan generasi produktif, sebagai fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
