Selamat Datang, Direktur Utama Baru BPJS Kesehatan
Fahira Idris, anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, menyampaikan ucapan selamat kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru dilantik, Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS, serta jajaran direksi periode 2026–2031. Ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan bukan hanya lembaga biasa, tetapi fondasi perlindungan sosial dan wujud nyata amanat konstitusi untuk menjamin hak kesehatan seluruh rakyat.
Prihati dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus purnawirawan perwira tinggi TNI berpangkat Mayor Jenderal. Fahira menyampaikan pesannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/2/2026). Menurutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan salah satu pilar utama pelayanan dasar sekaligus penopang ketahanan bangsa.
Dengan cakupan lebih dari 280 juta peserta dan kemitraan dengan ribuan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas nasional serta mencegah kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Meski demikian, ia menilai kepemimpinan baru akan dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Tantangan yang Dihadapi BPJS Kesehatan
Tantangan pertama adalah keberlanjutan keuangan program JKN. Beban pembiayaan penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal terus meningkat, sementara kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri masih menjadi persoalan.
Kedua, persoalan klaim tertunda dan arus kas fasilitas kesehatan. Sistem verifikasi klaim harus diperkuat untuk mencegah kecurangan, namun tetap menjaga kelancaran cash flow rumah sakit agar mutu layanan tidak terganggu.
Ketiga, transformasi kebijakan seperti implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem rujukan berbasis kompetensi. Reformasi ini memerlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang efektif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Keempat, tata kelola dan sinkronisasi data kepesertaan, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penonaktifan jutaan peserta PBI beberapa waktu lalu menjadi pelajaran penting bahwa akurasi data dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat agar hak pasien, terutama penderita penyakit kronis dan katastropik, tidak terputus.
Kelima, kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah akibat distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum merata.
Enam Rekomendasi Strategis untuk BPJS Kesehatan
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Fahira Idris menyampaikan enam rekomendasi strategis bagi jajaran direksi BPJS Kesehatan yang baru:
- Memperkuat tata kelola keuangan berbasis transparansi, proyeksi jangka panjang, dan manajemen risiko, sekaligus mendorong pembiayaan berbasis pencegahan.
- Mempercepat digitalisasi layanan yang benar-benar mempermudah proses klaim, rujukan, dan rekam medis, tanpa menambah beban administratif bagi fasilitas kesehatan maupun peserta.
- Membangun sistem perlindungan data peserta berisiko tinggi melalui integrasi data lintas lembaga yang disertai mekanisme mitigasi otomatis, khususnya bagi peserta PBI dengan penyakit kronis atau kondisi darurat.
- Memperkuat komunikasi publik dan kemitraan dengan fasilitas kesehatan dalam setiap reformasi kebijakan, termasuk KRIS dan perubahan sistem rujukan, melalui sosialisasi yang masif dan berbasis bukti.
- Memperkuat strategi promotif dan preventif melalui skrining dini, edukasi kesehatan, serta pengendalian penyakit tidak menular guna menekan beban klaim jangka panjang.
- Meningkatkan pengawasan dan pencegahan fraud secara proporsional melalui pendekatan kolaboratif agar tidak menghambat pelayanan di lapangan.
“Dengan kepemimpinan yang kuat, tata kelola transparan, dan kolaborasi lintas sektor, saya optimistis BPJS Kesehatan akan semakin kokoh sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujar Fahira.
