Bupati Aceh Barat Memimpin Rapat Perdana Satgas Optimalisasi PAD
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, memimpin rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat, Senin (2/3/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Tarmizi menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Selama ini kita menghadapi efisiensi anggaran dengan berbagai dinamika, baik nasional maupun global. Karena itu, daerah diminta lebih kreatif dalam memikirkan sumber PAD sebagai penopang kebutuhan pembangunan,” ujar Tarmizi saat memimpin rapat perdana dengan Satgas PAD, Senin (2/3/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini kontribusi PAD Aceh Barat masih tergolong rendah, yakni sekitar 11 persen dari total pendapatan daerah. Selebihnya, sekitar 89 persen, masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya fiskal daerah dalam dua tahun terakhir.
“Dengan kondisi fiskal yang lemah, satu-satunya solusi adalah memperkuat PAD. Inilah yang menjadi fokus utama kita dalam menindaklanjuti arahan Presiden. Karena itu, kita membentuk Satgas PAD yang melibatkan lintas sektor untuk merumuskan solusi konkret yang efektif tanpa memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Tarmizi, masih terdapat sejumlah potensi PAD di Aceh Barat yang belum tergarap optimal, bahkan mengalami kebocoran. Ia menekankan bahwa dalam situasi fiskal yang terbatas, tidak boleh ada lagi sumber pendapatan daerah yang terbuang sia-sia.
“Kita harus memastikan tidak ada kebocoran. Semua potensi yang ada harus dikelola secara maksimal dan transparan,” katanya.
Strategi Pemkab Aceh Barat dalam Meningkatkan PAD
Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemkab Aceh Barat juga akan mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan lebih optimal dalam mendongkrak PAD. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan BUMD sebagai motor penggerak pengelolaan berbagai potensi ekonomi daerah.
“Kita serius menghidupkan kembali BUMD. Ke depan, seluruh potensi PAD, baik sektor laut, darat, pertambangan, maupun sektor lainnya, akan dikelola secara terintegrasi melalui BUMD,” ujar Tarmizi.
Pembentukan Satgas PAD ini diharapkan menjadi momentum perubahan dalam tata kelola pendapatan daerah yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Aceh Barat optimistis mampu memperkuat struktur fiskal dan mewujudkan kemandirian daerah secara bertahap.
Fokus pada Pengelolaan Pendapatan yang Transparan
Salah satu prioritas utama dari Satgas PAD adalah meningkatkan pengelolaan pendapatan secara transparan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sumber pendapatan daerah digunakan secara efisien dan tidak terjadi kebocoran.
- Pemkab akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber pendapatan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan PAD.
- Penerapan sistem digitalisasi untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.
Peran BUMD dalam Menggerakkan Ekonomi Daerah
BUMD akan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan PAD Aceh Barat. Dengan mengaktifkan kembali BUMD, pemerintah daerah berharap dapat memaksimalkan potensi sektor-sektor seperti laut, darat, dan pertambangan.
- BUMD akan mengelola potensi ekonomi daerah secara terintegrasi.
- Pemkab akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi dan anggaran.
- Kerja sama dengan pelaku usaha lokal akan ditingkatkan untuk memperluas jangkauan ekonomi daerah.
Tantangan dan Peluang di Tengah Dinamika Ekonomi
Aceh Barat menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, baik dari skala nasional maupun global. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan pendapatan.
- Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait PAD.
- Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- Penyusunan strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur fiskal daerah.
