Penyebab Gaji Tenaga Kesehatan di Jakarta Masih Stagnan
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi E DPRD DKI Jakarta terhadap Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, isu gaji tenaga kesehatan (nakes) yang belum naik selama 10 tahun terakhir kembali menjadi perhatian. Sekretaris Komisi E dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menyampaikan beberapa alasan mengapa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera menaikan gaji para nakes.
Rasio Nakes di Jakarta yang Menurun
Berdasarkan data Sustainable Development Goals (SDG), rasio nakes ideal adalah 4,45 per 1.000 penduduk. Namun, di Jakarta, rasio tersebut hanya mencapai 1,73. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah nakes di DKI jauh lebih sedikit dibandingkan rekomendasi global.
“Nakes kita memikul beban kerja 2 sampai 3 kali lebih besar daripada yang semestinya,” ujar Justin. Ia juga menambahkan bahwa rasio tersebut belum memperhitungkan jumlah warga dari luar Jakarta yang menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat). Jika ditambah, maka semakin sedikit lagi jumlah nakes yang harus melayani sekitar 13 sampai 14 juta warga di Jakarta.
Pengorbanan Nakes Saat Pandemi
Justin juga mengingatkan pihak eksekutif tentang pengorbanan para nakes ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Indonesia menjadi negara dengan kematian nakes tertinggi ke-5 di dunia. Banyak dari mereka gugur dalam menjalankan tugasnya menyelamatkan nyawa orang lain.
“Kita juga tidak bisa lupa terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh nakes-nakes kita ketika menghadapi pandemi COVID-19,” tambahnya. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan apresiasi yang layak bagi para nakes yang telah berjuang keras selama masa pandemi.
Inflasi yang Membuat Gaji Nakes Tidak Layak
Selain beban kerja yang berat, gaji nakes di Jakarta juga menghadapi tantangan inflasi yang signifikan. Selama 10 tahun terakhir, harga barang-barang kebutuhan pokok naik sebanyak 36 persen. Sementara itu, gaji para nakes belum mengalami penyesuaian.
“Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Rekan-rekan nakes tidak dapat menunggu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya,” tegas Justin. Ia menekankan bahwa penyesuaian gaji harus segera dilakukan agar nakes dapat hidup layak dan tetap fokus pada tugasnya.
Desakan DPRD DKI untuk Menyesuaikan Gaji Nakes
Justin juga mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera menyesuaikan gaji para nakes, terutama untuk yang masih belum mencapai upah minimum provinsi (UMP) seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor (No) 1142 Tahun 2025 tentang UMP.
“Saya yakin Pak Pram orang baik dan orang baik memiliki nurani, sehingga tentu dapat mengingat jerih payah dari para nakes kita di DKI,” katanya. Ia berharap agar pemerintah dapat segera merespons desakan ini dan memberikan perlindungan serta penghargaan yang layak bagi para nakes.
