Gaya Berpakaian Sarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Menarik Perhatian
Gaya berpakaian Sarifah Suraidah, istri dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud, kini menjadi sorotan publik. Penampilannya yang dinilai terlalu glamour dan mencolok sering kali membuat orang mengangkat alis. Namun, ia tidak memperdulukan kritik tersebut dan tetap menjalani hidupnya dengan cara sendiri.
Sarifah kerap tampil dengan pakaian warna-warni dan model yang cukup heboh. Tidak hanya itu, aksesoris yang ia gunakan juga sering menarik perhatian. Contohnya, saat ia bertemu dengan seorang penjual sayur, ia langsung mengajak ngobrol sejenak dan memberikan uang tunai untuk membantu sang penjual. Namun, yang menjadi fokus utama justru gaya berpakaiannya yang dianggap berlebihan.
Pakaian yang dikenakan oleh Sarifah tampak seperti longdress mirip noni Belanda lengkap dengan topi putihnya. Tak lupa, perhiasan mencolok juga menghiasi tangannya, telinganya, hingga lehernya. Meski mendapat kritik, Sarifah tidak merasa terganggu. Ia justru menanggapi dengan santai dan menunjukkan sikap percaya diri.
Dalam unggahan Instagram story-nya, Sarifah menyampaikan pendapatnya tentang kritik yang muncul. Ia menulis, “Baju dan gayanya kok berlebihan??” sebagai wakil dari komentar netizen. Namun, ia tidak ambil pusing dan memilih untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. “Hidup cuma sekali, hidup gak bisa diputar lagi. Lakukan apa yang mau dilakukan,” tulisnya.
Sarifah juga menekankan bahwa hidup bukan untuk menyenangkan banyak orang. Ia lebih memilih menjadi diri sendiri. “Kita gak hidup buat untuk menyenangkan, jadilah diri sendiri,” lanjutnya. Selain itu, ia juga mengunggah cuplikan ceramah soal memaafkan orang-orang yang sudah mengejeknya. “Maafkan semua orang, insya Allah,” tulisnya.
Tanggapan Tim Ahli tentang Gaya Busana Istri Gubernur
Menanggapi isu ini, Sudarno, anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, memberikan penjelasan. Ia meminta agar kritik dari masyarakat tidak menyeret ke wilayah personal. Menurutnya, gaya busana Sarifah sudah seperti itu sejak sebelum suaminya menjadi gubernur.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya. Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama. Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
“Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” katanya. Mengenai tudingan dinasti politik, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum.
“Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya. Ia berpendapat bahwa persoalan ini lebih kepada wilayah etik dan keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu langsung.
Tanggapan Soal Mobil Dinas
Selain itu, Sudarno juga menanggapi kritik publik soal mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar yang dipakai Rudy Masud. Menurut Sudarno, mobil itu direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara. Menurutnya, gubernur memiliki tugas menerima kunjungan pejabat kementerian, anggota DPR RI, hingga perwakilan kedutaan.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya. Sudarno menegaskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model merupakan ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya. Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid. Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah.
“Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya. Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
