DPRD NTT Gelar Rapat Paripurna ke-67 dengan Fokus pada Kinerja Pemerintah Daerah
Rapat Paripurna ke-67 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung pada Jumat, 20 Februari 2026 pukul 10.00 WITA. Acara ini diselenggarakan di ruang sidang utama gedung DPRD Provinsi NTT dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni. Hadir dalam acara tersebut seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kanwil kementerian dan balai, pimpinan universitas, akademisi, pakar, pimpinan BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi, NGO, LSM serta OKP.
Acara dibuka dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Ketua DPRD NTT. Dalam pidatonya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyampaikan bahwa satu tahun masa kepemimpinan menjadi momentum untuk refleksi jujur atas apa yang telah dikerjakan dan apa yang masih perlu dipercepat.
“Tahun pertama kami tempatkan sebagai tahun menata arah, menata fondasi, memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola agar kerja tahun kedua dan seterusnya lebih presisi menyentuh desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih bukan semata kerja pemerintah provinsi, tetapi hasil kolaborasi pemerintah pusat, kabupaten/kota, desa, hingga seluruh masyarakat NTT.
Capaian Ekonomi dan Sosial di NTT
Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2025 tercatat sebesar 5,14 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Inflasi juga terkendali pada angka 2,40 persen sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga.
Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat turun dibanding September 2024. Meski demikian, ia mengakui lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan dan peningkatan martabat manusia,” tegasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen dan menunjukkan tren penurunan. Namun struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,89. Sementara pada sektor kesehatan, prevalensi stunting masih menjadi perhatian serius meski menunjukkan tren penurunan berdasarkan salah satu metode pengukuran.
Visi dan Misi Pemerintah NTT
Gubernur menekankan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan fondasi awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTT, katanya, tidak berorientasi pada angka semata, melainkan pembangunan martabat manusia.
Momentum satu tahun pemerintahan juga dimaknai sebagai ajakan memperkuat persatuan dan sinergi seluruh elemen daerah dalam mendorong kemajuan NTT secara inklusif dan berkeadilan.
Kehadiran Berbagai Pihak dalam Rapat Paripurna
Kehadiran berbagai pihak dalam rapat paripurna menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap program pemerintah daerah. Hadirnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat mencerminkan komitmen bersama dalam membangun NTT yang lebih baik.
Para peserta rapat juga memberikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini menjadi dasar bagi penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan.
