Pemprov Sulbar Percepat Penyaluran BTT untuk Korban Kebakaran
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam menangani dampak kebakaran yang terjadi di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Gubernur Sulbar Suhardi Duka memerintahkan percepatan pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut.
Dalam rapat terbatas yang digelar Senin (2/3/2026), Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah. Ia mengharapkan seluruh perangkat daerah terkait bekerja dengan efisien, tepat sasaran, serta akuntabel dalam proses administrasi maupun penyaluran bantuan kepada korban kebakaran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mengawal proses pengalokasian dan pencairan BTT sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa BTT merupakan instrumen fiskal yang disiapkan khusus untuk kondisi darurat seperti bencana. Oleh karena itu, penggunaannya harus responsif namun tetap sesuai regulasi.
- Proses pencairan BTT akan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
- Seluruh pihak terkait diminta bekerja sama secara intensif agar bantuan dapat segera diberikan kepada masyarakat terdampak.
- Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi prioritas utama.
Rapat terbatas ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Galung Tulu dapat segera terwujud.
Peran BPKAD dalam Pengelolaan BTT
BPKAD Sulbar bertugas memastikan pengalokasian BTT berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan. Mohammad Ali Chandra menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis agar proses administrasi berjalan efektif. Dengan demikian, bantuan bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, BPKAD juga akan memastikan tata kelola keuangan daerah tetap tertib dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Koordinasi intensif antara BPKAD dan perangkat daerah teknis akan mempercepat proses pencairan BTT.
- Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran.
- Masyarakat terdampak akan segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
Komitmen Pemerintah dalam Pemulihan
Pemerintah Provinsi Sulbar menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak kebakaran. Langkah-langkah yang diambil diharapkan mampu memberikan dukungan nyata bagi para korban bencana.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah akan terus berupaya memastikan akses terhadap bantuan yang diberikan. Hal ini mencakup bantuan logistik, perlindungan sosial, serta bantuan lainnya yang relevan.
- Bantuan logistik akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
- Perlindungan sosial akan diberikan melalui program pemerintah daerah.
- Ketersediaan bantuan lainnya akan dipastikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, diharapkan kondisi masyarakat di Desa Galung Tulu dapat segera pulih. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pemulihan yang berkelanjutan.
