Penilaian Mantan Diplomat terhadap Rencana Prabowo Subianto sebagai Juru Damai
Mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan penilaian kritis terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk terbang ke Teheran guna menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai bahwa gagasan tersebut tidak realistis mengingat situasi geopolitik yang sedang memanas.
Menurutnya, wacana Prabowo untuk menjadi juri damai sangat sulit diwujudkan karena tidak melalui pertimbangan matang sebelum disampaikan ke publik. Ia menyatakan hal ini dalam sebuah video di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (1/3/2026). Ia juga menegaskan bahwa sebagai seorang ilmuwan politik dan mantan diplomat Indonesia, ia merasa heran dengan tidak difilternya ide ini sebelum diumumkan.
Dino menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, pihak Amerika Serikat biasanya tidak membuka ruang mediasi dari pihak ketiga jika sudah memutuskan untuk menyerang musuhnya. Faktor ego sebagai negara adidaya menjadi penghalang utama bagi upaya penengahan.
“Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan informasi yang diterimanya dari kolega di Washington D.C. terkait dinamika politik domestik di Negeri Paman Sam. Menurutnya, serangan Amerika Serikat terhadap Iran juga merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari kasus Epstein files yang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump.
Hubungan Indonesia-Iran yang Tidak Erat
Dino menilai bahwa hubungan pemerintah Iran dengan pemerintah Indonesia belakangan ini tidak begitu dekat. Ia menyebut bahwa dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran, meskipun ada undangan dari Iran kepada Prabowo.
“Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa,” ungkapnya.
Keberhasilan Mediasi Tidak Realistis
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini bahwa ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi. Ia menilai bahwa tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran.
“Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini,” tegasnya.
Selain itu, Dino menambahkan bahwa dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran. Ia menilai hal ini secara politik, diplomatik, dan logistik tidak mungkin terjadi.
Posisi Indonesia Harus Tegas
Dino menilai bahwa yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis. Ia menekankan bahwa Indonesia harus menegaskan posisi secara jelas, tegas, dan lugas.
“Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya,” tekannya.
Ia menegaskan bahwa serangan Amerika dan Israel terhadap Iran bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu. Ia menekankan bahwa Indonesia harus konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional.
Usulan untuk Prabowo
Lebih lanjut Dino menganjurkan agar Prabowo menulis surat kepada Donald Trump yang memberitahukan bahwa Indonesia akan menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian untuk International Stabilization Force (ISF) di Gaza sambil mengkaji ulang situasi serius yang sekarang sedang berkembang di Timur Tengah.
“Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran, dan dampaknya pasti ada,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional, dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain terutama yang lemah, Indonesia harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika-Israel-Iran yang masih akan terus berkembang.
“Pikirkan dengan matang-matang dan saksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih,” tekan Dino.
Pernyataan Kemlu RI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun X resmi @Kemlu_RI menyebut bahwa Presiden Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi mediator. Berikut pernyataan lengkap Indonesia:
“Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.”
“Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.”
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi.”
“Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.”
“WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat,”
tulis Kemlu.
