Verifikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten Tahun 2025
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten Tahun 2025 sedang dalam proses verifikasi. Proses ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Kamis, 25 Februari 2026.
Asisten Daerah (Asda) I Setda Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan bahwa target IDI Provinsi Banten Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80,68. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja sama yang terencana, terukur, dan kolaboratif dari seluruh unsur yang terlibat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komarudin menjelaskan bahwa verifikasi IDI 2025 dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif yang berasal dari media cetak serta dokumen terkait indikator IDI. Selain itu, FGD bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, memperkaya data kuantitatif melalui analisis kontekstual, serta menyelaraskan persepsi antar pemangku kepentingan terhadap isu-isu demokrasi.
IDI, menurut Komarudin, menyediakan data dan informasi berbasis fakta atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penyusunan IDI menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu koding koran (analisis isi berita surat kabar), koding dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), dan Focus Group Discussion (FGD).
Berdasarkan hasil pengukuran IDI Provinsi Banten Tahun 2024, nilai IDI mencapai 76,87. Angka ini meningkat 1,04 poin dibandingkan Tahun 2023 yang berada pada angka 75,83. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada dalam kategori sedang.
Komarudin merinci bahwa capaian IDI 2024 terdiri atas aspek kebebasan sebesar 81,74, aspek kesetaraan sebesar 81,30, serta aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 66,77. Ia menambahkan bahwa Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga ibu kota negara, dengan keberadaan bandara internasional dan pelabuhan utama, serta sebagai pusat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu, stabilitas politik dan kualitas demokrasi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kepercayaan publik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, menegaskan bahwa pembangunan demokrasi memerlukan data empirik sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik serta akurat. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai prioritas pembangunan di bidang politik.
Novriyadi menambahkan bahwa upaya tersebut perlu dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat.
“Di dalam IDI, pemerintah dan masyarakat sama-sama dipandang sebagai aktor penting yang menentukan performa demokrasi. Karena itu, melalui FGD ini kita bersama-sama memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Metode Pengumpulan Data dalam IDI
Penyusunan IDI Provinsi Banten menggunakan tiga metode utama:
-
Koding Koran
Melibatkan analisis isi berita surat kabar untuk memperoleh data tentang isu-isu demokrasi yang terjadi di masyarakat. -
Koding Dokumen
Menganalisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, seperti kebijakan, laporan, dan regulasi terkait demokrasi. -
Focus Group Discussion (FGD)
Menggali informasi secara mendalam melalui diskusi kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan pejabat pemerintah.
Peran Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi
Pembangunan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks IDI, masyarakat dan pemerintah dianggap sebagai dua aktor penting yang saling memengaruhi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, FGD menjadi sarana penting untuk menyelaraskan persepsi dan memastikan data yang digunakan benar-benar akurat dan representatif.
