TB Hasanuddin Minta Indonesia Segera Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyerukan agar Indonesia segera meninggalkan keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP). Menurutnya, tetap berada dalam BoP dapat mengancam integritas politik luar negeri Indonesia dan bertentangan dengan prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun, daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Alasan Utama Indonesia Keluar dari BoP
TB Hasanuddin merinci lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP:
-
Mencederai Prinsip Bebas-Aktif
Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas-aktif seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran. -
Kurang Tegas Mengutuk Invasi
Pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain. -
Potensi Penolakan Rakyat Palestina
Posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan, mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
“Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” katanya.
- Menekan Kapasitas Fiskal Negara
Alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
“Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia,” katanya.
- Berisiko Terjebak dalam Geopolitik Timur Tengah
Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. “Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Presiden Prabowo Tawarkan Jadi Mediator
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sempat menawarkan diri menjadi mediator terkait perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” tulis Kemlu RI di akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026).
Dalam pernyataan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
