Inflasi Indonesia Kembali Melonjak, Tekanan Harga Mengancam
Inflasi kembali menjadi perhatian utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Februari 2026 mencapai 4,76%, meningkat signifikan dibandingkan dengan inflasi bulan Januari 2026 yang sebesar 3,55%. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya, inflasi tercatat di angka 4,97% pada Maret 2023 dan sempat menyentuh 5,95% pada September 2022.
Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 16,19% secara tahunan. Kelompok ini berkontribusi sebesar 2,26% terhadap inflasi nasional.
“Komoditas dengan andil terbesar adalah tarif listrik,” ujar Ateng dalam konferensi pers, Senin (2/3/2026). Ia menambahkan bahwa adanya low base effect akibat diskon tarif listrik pada awal 2025 juga turut memengaruhi angka inflasi saat ini.
Meskipun ada faktor statistik tersebut, tekanan harga dinilai masih kuat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan inflasi akan bertahan di kisaran 4%–5,5% hingga Juni–Juli 2026. “Tekanan harga belum akan mereda dalam waktu dekat,” kata Bhima.
Ia menyoroti inflasi pangan yang bergejolak sebesar 4,01% secara tahunan. Faktor cuaca dan musiman Ramadan serta program makan bergizi gratis (MBG) disebut sebagai penyebab kenaikan harga di sejumlah daerah.
“Kami melihat di daerah dengan jumlah SPPG terbanyak terjadi kenaikan harga ayam, beras, telur, dan sayuran. Ada perebutan stok di tingkat produsen antara kebutuhan dapur MBG dan pedagang eceran,” jelasnya.
Situasi ini berpotensi menekan daya beli, khususnya kelompok kelas menengah dan aspiring middle class, mengingat porsi belanja pangan masih menyerap bagian besar dari pengeluaran rumah tangga.
Risiko Inflasi Dari Faktor Eksternal
Risiko inflasi juga datang dari faktor eksternal. Bhima menilai meluasnya perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berpotensi mendorong kenaikan harga energi global. Dampaknya, biaya produksi listrik bisa meningkat meski terdapat kebijakan DMO batubara, karena ongkos logistik pengiriman ke PLTU ikut terdampak.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, subsidi energi dinilai tidak sepenuhnya mampu menahan kenaikan biaya. Akibatnya, harga kebutuhan pokok berisiko semakin mahal.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan moneter berpeluang menjadi lebih ketat. “Suku bunga bisa kembali berbalik naik untuk menahan pelemahan kurs rupiah dan mengendalikan inflasi,” papar Bhima.
Komitmen Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Harga
Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga, terutama pada komponen volatile food. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) BI Firman Mochtar menyatakan, pengendalian inflasi pangan tidak hanya penting untuk stabilitas harga, tetapi juga krusial dalam menjaga daya beli masyarakat.
Peningkatan inflasi yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus terus memantau perkembangan harga secara ketat. Selain itu, langkah-langkah strategis seperti pengendalian pasokan pangan, optimalisasi subsidi, dan koordinasi kebijakan antar sektor diperlukan untuk mengurangi tekanan inflasi.
Dengan situasi yang semakin kompleks, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar stabilitas ekonomi dapat terjaga.
