Ini respons Kadin Jatim terkait perjanjian dagang RI-AS

Aa1xevcc
Aa1xevcc

Optimisme Kadin Jawa Timur terhadap Perjanjian Dagang Indonesia–AS

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menunjukkan rasa percaya diri terhadap pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS). Mereka yakin bahwa kesepakatan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyampaikan optimisme tersebut karena sejumlah komoditas unggulan Indonesia akan diperdagangkan dengan tarif 0%. Menurutnya, para pelaku dagang antara kedua negara harus memperhatikan poin-poin dalam kesepakatan tersebut, termasuk peluang dan tantangan yang muncul.

“Kadin harus tetap optimistis apapun situasinya,” ujarnya pada Jumat (27/2/2026).

Adik menjelaskan bahwa sejumlah komoditas unggulan yang mendapat keuntungan tarif resiprokal sebesar 0% ketika diekspor ke AS antara lain rempah-rempah, minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Selain itu, komoditas tekstil juga mengalami hal serupa melalui Tariff Rate Quota (TRQ).

“Tarif 0% memberikan peluang besar bagi pelaku usaha minyak kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik,” katanya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pengenaan tarif resiprokal bisa membuka jalan alternatif bagi pengembangan pasar luar negeri. Misalnya, produk-produk mebel berbahan dasar kayu yang terkena tarif hingga 19% bila dipasok ke AS. Meski tarif tersebut memengaruhi penjualan, para pelaku usaha mebel tetap bisa bersaing dengan produk dari negara lain karena memiliki bahan baku yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Selain itu, pembukaan akses pasar bagi produk AS dengan bea 0% dapat membantu pemenuhan kebutuhan bahan baku industri di dalam negeri, yang berdampak pada efisiensi produksi nasional. Namun, Adik memberi peringatan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menyikapi masuknya produk impor asal AS dengan cermat agar tidak mematikan pelaku industri dan roda perekonomian nasional hingga regional, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

“Misalnya kedelai yang dikenakan tarif masuk ke Indonesia 0%. Mereka menggunakan teknologi, tapi kita masih banyak manual. Ini bisa menghambat ketahanan pangan di sektor kedelai dan swasembada di sektor tersebut. Kami yakin di Indonesia bisa menanam kedelai berkualitas hampir mirip dengan kedelai Amerika,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adik menegaskan bahwa pemerintah harus tetap berpegang teguh pada standar dan sertifikasi tertentu, khususnya mengenai halal. Hal ini wajib dipenuhi sesuai regulasi Indonesia.

“Kalau halal, urusannya makanan, minuman sampai kosmetik juga. Mau tidak mau [harus dipatuhi AS] karena aturannya seperti itu. Halal bukan hanya sekadar regulasi, tapi ini pasarnya memang minta halal,” pungkasnya.

Pos terkait