PALANGKA RAYA, .CO
– Penetapan mantan Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya (UPR), Profesor YL sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menarik perhatian masyarakat.
Respons terhadap hal ini datang dari Walikota Palangka Raya Fairid Naparin. Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di meja hijau.
Fairid menekankan bahwa semua pihak harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, proses hukum yang disinyalir terjadi pada kisaran tahun 2020-an tersebut saat ini baru memasuki tahap penetapan tersangka dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).
“Kita hormati dulu proses hukum. Kita berlakukan asas praduga tak bersalah dulu, karena saat ini statusnya baru penetapan tersangka, belum ada vonis atau putusan tetap pengadilan,” ujar Fairid saat diwawancarai awak media di Palangka Raya, Sabtu (1/3/26).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya sangkaan tersebut di persidangan nanti, momentum ini harus menjadi bahan introspeksi dan pembelajaran yang esensial. Hal ini tidak hanya berlaku bagi institusi pendidikan, tetapi juga bagi seluruh instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kota.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk merefleksikan diri di tahun-tahun yang akan datang, agar ke depan tidak ada lagi hal-hal yang bertabrakan atau melanggar aturan,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kasus ini terhadap citra institusi pendidikan khususnya UPR, Fairid tidak menampik bahwa hal tersebut akan memberikan pengaruh. Namun, ia meyakini kasus ini tidak akan serta-merta meruntuhkan kualitas dan mutu pendidikan tinggi di ibu kota Kalteng tersebut.
Sebagai langkah proaktif, ia berencana akan segera menggelar pertemuan dengan jajaran rektorat UPR. Komunikasi ini dinilai penting untuk memastikan agar preseden buruk ini tidak semakin mencoreng wajah dunia pendidikan Palangka Raya.
“Saya sering berkoordinasi dengan Pak Rektor dan Wakil Rektor. Mungkin dalam waktu dekat akan kembali berkomunikasi untuk membahas masalah ini, supaya jangan sampai menurunkan kualitas pendidikan kita. Untuk masalah hukumnya, kita tidak bisa bicara banyak, kita ikuti dulu prosesnya,” pungkasnya.
Langkah-Langkah yang Diambil Oleh Pemerintah Daerah
Berikut beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi situasi ini:
-
Peningkatan Koordinasi
Pemerintah kota telah meningkatkan komunikasi dengan pihak universitas. Pertemuan antara walikota dan jajaran rektorat dilakukan secara rutin guna memastikan tidak adanya kesenjangan informasi dan penanganan yang tepat. -
Edukasi Publik
Masyarakat diajak untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan edukasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. -
Pemantauan Berkala
Pemerintah kota juga akan melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja institusi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun ada isu hukum yang sedang berlangsung. -
Kesiapan Menghadapi Tantangan
Pihak kampus diminta untuk siap menghadapi tantangan yang muncul akibat kasus ini. Termasuk dalam hal memperkuat sistem manajemen dan transparansi keuangan agar tidak terulang kembali.
Peran Masyarakat dalam Proses Hukum
Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
-
Menjaga Netralitas
Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Netralitas sangat penting agar tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. -
Mendukung Keputusan Pengadilan
Setelah proses hukum selesai, masyarakat diharapkan dapat menerima keputusan pengadilan tanpa memandang siapa pun pelakunya. -
Membangun Kesadaran Hukum
Kasus ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan kesadaran yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi berbagai isu yang muncul.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menjadi peringatan bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dengan adanya kasus seperti ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
