Ultimatum 60 Hari dan Ancaman Perang Total di Jalur Gaza
Israel telah memberikan ultimatum 60 hari bagi kelompok Hamas untuk melucuti seluruh senjata mereka, dengan ancaman akan menghadapi perang total di Jalur Gaza jika tidak mematuhi tuntutan tersebut. Ultimatum ini muncul di tengah gencatan senjata yang rapuh, di mana serangan Israel masih terus menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Meski para mediator AS berupaya melakukan lobi diplomatik, Hamas secara tegas menolak tuntutan penyerahan senjata tersebut.
Pernyataan dari Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs menyatakan bahwa pemerintah pendudukan bermaksud memberikan waktu dua bulan bagi Hamas untuk menyerahkan senjata. Fuchs menegaskan bahwa jika Hamas tidak patuh, militer Israel (IDF) akan kembali bergerak untuk “menyelesaikan misi” mereka di Gaza. Tuntutan perlucutan senjata ini mencakup seluruh jenis senjata, termasuk senjata ringan seperti senapan AK-47. Batas waktu 60 hari ini diklaim sebagai permintaan dari pemerintah Amerika Serikat (AS), yang kemungkinan besar akan mulai dihitung sejak pertemuan “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari mendatang.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Korban Sipil
Meskipun perjanjian gencatan senjata secara resmi telah berlaku sejak Oktober 2025, situasi di lapangan masih jauh dari kata damai. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan bahwa pasukan Israel dilaporkan telah melakukan ratusan pelanggaran melalui penembakan yang menewaskan sedikitnya 603 warga Palestina dan melukai 1.618 lainnya sejak kesepakatan tersebut dimulai. Secara akumulatif sejak Oktober 2023, agresi ini menjadi salah satu yang paling brutal dalam sejarah modern dengan total korban jiwa melampaui 72.051 orang.
Infrastruktur kesehatan di Gaza juga hancur total akibat serangan sistematis, yang memaksa rumah sakit beroperasi dalam kondisi sangat minim. Warga Palestina terus menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin parah, sementara dunia internasional tetap mengawasi perkembangan situasi dengan cemas.
Respons Hamas dan Diplomasi AS
Hingga saat ini, Hamas secara tegas menolak tuntutan untuk menyerahkan senjata mereka. Kelompok perlawanan tersebut justru mengusulkan agar senjata mereka “disimpan atau dibekukan,” mengingat status mereka sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan yang diakui oleh PBB. Dikutip dari laporan The New York Times, terdapat perbedaan dalam draf proposal yang dibahas oleh mediator AS. Awalnya, draf tersebut mengizinkan Hamas mempertahankan beberapa senjata ringan, namun pihak Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetap bersikeras pada pelucutan senjata total guna mencegah terulangnya peristiwa 7 Oktober.
Dunia kini menanti apakah diplomasi melalui “Dewan Perdamaian” pada pertengahan Februari nanti mampu meredam ancaman eskalasi besar ini atau justru menjadi titik awal kembalinya perang terbuka di Gaza.
Perkembangan Terkini dan Proyeksi Masa Depan
Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tekanan politik dan militer dari Israel semakin meningkat, sementara Hamas tetap bersikeras pada posisi mereka. Dunia internasional, khususnya AS, berusaha mencari solusi yang bisa memenuhi kepentingan kedua belah pihak tanpa memicu konflik lebih besar. Namun, dengan situasi yang begitu rentan, setiap langkah yang diambil memiliki potensi untuk memicu reaksi balik yang tidak terduga.
Beberapa analis percaya bahwa jika gencatan senjata tidak berhasil dipertahankan, maka skenario terburuk adalah kembalinya operasi militer besar-besaran di wilayah Gaza. Hal ini akan berdampak langsung pada warga sipil, yang sudah cukup menderita selama bertahun-tahun.
Kesimpulan
Ultimatum 60 hari yang diberikan Israel kepada Hamas merupakan tanda bahwa masa tenang yang rapuh mungkin segera berakhir. Jika Hamas gagal memenuhi syarat, maka perang total di Jalur Gaza bisa kembali meletus. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya konflik di kawasan tersebut, serta pentingnya peran negara-negara besar seperti AS dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Dunia kini menantikan bagaimana diplomasi akan berjalan, dan apakah upaya perdamaian dapat berhasil menghindari krisis yang lebih besar.
