Peran dan Perspektif Akademisi dalam Konflik Timur Tengah
Seorang ahli sejarah dan ilmu hadits, Prof Dr H Arifuddin Ahmad, mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menekankan bahwa akar dari konflik ini tidak terlepas dari isu penguasaan Masjidil Aqsha di Yerusalem, Palestina.
Menurut Prof Arifuddin, masjid yang menjadi salah satu tempat suci bagi umat Islam ini sering menjadi titik perdebatan antara negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Ia menyatakan bahwa Israel tetap bersikukuh ingin menguasai Masjidil Aqsha karena merasa wilayah tersebut adalah bagian dari tanah air mereka.
“Israel tidak hanya ingin kembali karena merasa itu adalah wilayahnya, tetapi boleh jadi ada keyakinan bahwa kalau kita menguasai wilayah itu (Masjidil Aqsha), kita akan memimpin dunia,” ujarnya.
Di sisi lain, Iran yang dikenal pro terhadap perjuangan rakyat Palestina, dianggap sebagai ancaman oleh Israel. Oleh karena itu, AS yang berkoalisi dengan Israel akan melawan setiap negara atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap ambisi zionis. Hal ini dibuktikan dengan serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026) lalu.
Serangan tersebut menargetkan beberapa kota di Iran, termasuk pusat kota Teheran, yang mengakibatkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Bagi Prof Arifuddin, konflik yang berakar pada penguasaan Masjidil Aqsha harus menjadi momentum bagi negara-negara di Timur Tengah, khususnya dunia Islam, untuk bersatu. Ia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi dunia Islam untuk berpikir secara kolektif.
Khususnya di Palestina, ia menyoroti pentingnya persatuan antara dua kelompok utama, yaitu Hamas dan Fatah, jika ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Jika betul-betul perjuangan ingin memerdekakan Palestina mau diwujudkan, maka Hamas dan Fatah harus bersatu dulu,” katanya.
Sikap Indonesia dalam Konflik Timur Tengah
Prof Arifuddin juga menyampaikan pandangan tentang sikap Amerika Serikat yang pro-Israel. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa AS tidak serius dalam upaya memerdekakan Palestina. Ia menilai bahwa sikap AS bertentangan dengan amanah Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa.”
“Bagi kita bangsa Indonesia, serangan Amerika itu akan memperburuk kondisi di Timur Tengah,” ujarnya. “Dan itu menunjukkan tidak ada niat baik Amerika untuk memberikan kebebasan apalagi kemerdekaan bagi Palestina.”
Ia juga menyarankan agar pemerintah Indonesia mengevaluasi keterlibatan dalam Board of Peace (BOP) yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, ada kekhawatiran dari kelompok aktivis gerakan di Indonesia atas bergabungnya Presiden Prabowo Subianto dalam BOP tersebut.
“Jangan sampai itu adalah sebuah strategi, tapi bagi Amerika itu adalah sebuah jebakan ketika Indonesia telah memberikan dukungan, saya dengan mudah menyerang Iran karena sudah termakan dengan perjanjian,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia
Akhirnya, Prof Arifuddin menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kesepakatan yang terbangun dalam BOP. Ia menilai bahwa Indonesia harus tegas dalam menghadapi serangan-serangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
“Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi dan harus tegas dengan serangan ini. Indonesia harus keluar dari perjanjian itu (BOP),” tuturnya.
