Gaya Busana Sarifah Suraidah Jadi Sorotan, Ini Penjelasan dan Tanggapan
Sarifah Suraidah, istri dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud, kembali menjadi perhatian publik setelah gaya busananya dianggap terlalu glamor. Ia sering kali terlihat mengenakan pakaian warna-warni dengan model yang cukup mencolok. Selain itu, aksesoris yang ia gunakan juga menarik perhatian, seperti perhiasan yang menghiasi jari tangan, telinga, hingga leher.
Beberapa kali, ia terlihat memakai longdress mirip noni Belanda lengkap dengan topi putihnya. Kebiasaan ini membuat banyak orang menyampaikan kritik terhadap gaya berpakaiannya. Namun, Sarifah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia justru memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri.
Menjadi Diri Sendiri dan Memaafkan Kritik
Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Sarifah memberikan tanggapan atas kritik yang diterimanya. Ia menulis, “Baju dan gayanya kok berlebihan?”. Ia juga mengunggah cuplikan ceramah soal membalas perlakuan orang, serta menunjukkan bahwa ia memilih untuk memaafkan semua orang yang sudah mengejeknya.
“Hidup cuma sekali, hidup gak bisa diputar lagi. Lakukan apa yang mau dilakukan,” tulisnya. Ia juga menegaskan bahwa hidupnya bukan untuk menyenangkan banyak orang, melainkan untuk menjadi diri sendiri.
Tim Ahli Beri Penjelasan
Menanggapi isu ini, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, memberikan penjelasan. Menurutnya, gaya busana Sarifah memang sudah seperti itu sejak lama, bahkan sebelum suaminya menjadi gubernur.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya. Sudarno juga menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama.
Ia meminta masyarakat agar lebih fokus pada kebijakan dan kinerja pemerintah daripada pada aspek pribadi. “Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” katanya.
Mengenai Tudingan Dinasti Politik
Mengenai tudingan dinasti politik, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum. “Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya.
Ia berpendapat bahwa persoalan ini lebih kepada wilayah etik dan keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu langsung. “Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipilih. Tapi kalau dipilih dan menang, berarti itu pilihan rakyat,” ujarnya.
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar: Untuk Kebutuhan Tugas
Selain itu, Sudarno juga menjelaskan tentang mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang digunakan oleh Rudy Masud. Menurutnya, mobil tersebut direncanakan untuk menunjang aktivitas gubernur di lapangan sekaligus menerima tamu resmi negara.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya.
Sudarno menegaskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan. Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model merupakan ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Kendaraan Hybrid dengan Fasilitas Pengisian Daya
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid. Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah. “Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan. Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan. “Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
