Dampak Perang Israel dan AS terhadap Pasokan BBM di Indonesia
Perang antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran kini mulai dirasakan dampaknya di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam hal pemasokan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disebabkan oleh penutupan jalur Selat Hormuz, yang merupakan jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis bagi perdagangan energi dan barang global. Penutupan jalur ini, bersama dengan larangan kapal komersial mendekat, berpotensi menghambat arus kapal dagang yang membawa barang dan komoditas.
Akibatnya, distribusi barang impor dan ekspor Indonesia bisa terganggu dalam waktu dekat. Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab. Jika jalur ini terganggu, arus perdagangan melalui Terusan Suez dan Mesir bisa tersendat, memaksa kapal memutar melewati Afrika, yang akhirnya menimbulkan kenaikan ongkos logistik global dan harga barang.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat serangan Israel-AS ke Iran menjadi pemicu lonjakan harga energi. “Harga minyak Brent sudah menyentuh US$ 73 per barel dari yang sebelumnya sempat di US$ 65 per barel di awal Februari. Bisa jadi harga minyak global akan menyentuh US$ 120 per barel sama seperti ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina,” ujar Nailul.
Nailul menambahkan, penutupan Selat Hormuz dapat mengurangi pasokan minyak global secara signifikan, karena sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak mentah dunia melewati jalur ini. “Berkurangnya pasokan minyak otomatis menaikkan harga minyak mentah dunia,” jelasnya.
Karena kondisi ini, Nailul mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga akan membebani fiskal negara. Kenaikan harga minyak mentah dan barang impor akan memperbesar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). “Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM,” kata dia.
Nailul pesimistis, pemerintah bisa mengandalkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian global. Opsi penambahan utang dinilai tidak mudah, mengingat lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P sebelumnya menyoroti kualitas pengelolaan fiskal Indonesia. Ia pun menyebut, kenaikan harga energi akan mendorong biaya freight dan premi asuransi yang dampaknya akan ke pelaku usaha berorientasi ekspor maupun yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi risiko berlapis.
Pengaruh Kenaikan Harga Minyak terhadap Biaya Transportasi
Hal senada juga disampaikan oleh Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi. Ia menyebut, kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat.
Setijadi memaparkan bahwa dengan porsi BBM mencapai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut. “Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35 persen sampai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5 persen sampai 4 persen” tutur Setijadi.
Ia menambahkan, bila solar naik 20 persen, ongkos truk berpotensi terdongkrak 7 persen sampai 8 persen. Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5 persen sampai 12 persen. Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat.
Dengan struktur tersebut, kenaikan ongkos truk 7 persen sampai 8 persen saja dapat mengerek harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen. Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen bisa mendorong harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Dampak terhadap Pelaku Usaha
Kata Pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. “Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya sarana saat ini Selat Hormuz ditutup, dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat,” ujar Shinta.
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik. Ia mencatat risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik. Di saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut.
Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut. Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat dalam waktu relatif singkat.
“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas, ke kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika karena eskalasi konflik ini,” paparnya.
Shinta menyebut, dampak dari kondisi tersebut akan mulai terasa dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. “Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga dua, tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi,” beber Shinta.
