Ringkasan Berita Terpopuler Jatim
Berikut adalah rangkuman berita terpopuler di Jawa Timur yang dirangkum dalam edisi Selasa, 3 Maret 2026. Berita ini mencakup insiden ledakan petasan di Ponorogo, pendaftaran Seleksi Terbuka (Selter) Sekda Ponorogo, dan masalah kepesertaan BPJS PBI JK di Kota Batu.
Fakta Insiden Petasan Meledak di Ponorogo
Insiden ledakan petasan di rumah warga bernama Minten di Dusun Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, kembali menjadi perhatian masyarakat setempat. Rumah tersebut disebut sebagai markas pembuatan petasan, yang akhirnya menyebabkan ledakan mematikan.
Warga setempat, Bonari, mengungkapkan bahwa rumah Minten sering digunakan untuk merakit petasan. “Kami menyebutnya markas. Bukan sekali dua kali, sudah sering terjadi selalu bikin merakit petasan,” ujarnya pada Senin (2/3/2026).
Bonari menjelaskan bahwa warga telah menegur pemilik rumah berkali-kali, tetapi tidak pernah digubris. “Di sini (rumah Minten) yang tinggal ada 3 orang. Yang meninggal dunia itu (Rifa), kakaknya sama ibunya (Minten),” tambahnya.
Ledakan yang terjadi pada Minggu (1/3/2026) sore menjelang maghrib sangat keras. “Bukan keras lagi, soalnya rumah saya dekat. Kirain ban meletus nggak tahunya asap mengepul. Keras banget, dahsyat,” ujar Bonari.
Menurut informasi, rumah Minten biasanya digunakan untuk membuat petasan maupun balon udara tanpa awak menjelang Lebaran. Namun, sumber bahan peledak masih dalam penelusuran.
Atas insiden ini, satu pelajar SMP meninggal dunia di lokasi kejadian.
Hanya 5 Orang yang Mendaftar Sekda Ponorogo
Pendaftaran Seleksi Terbuka (Selter) Sekda Ponorogo ditutup pada Jumat (27/2/2026) setelah memenuhi syarat minimal pendaftar. Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengungkapkan bahwa hanya lima orang yang mendaftar.
“Sudah ditutup, ada 5 pendaftar,” kata Bunda Lisdyarita kepada Tribun Jatim Network di depan Pendopo Agung, Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Senin (2/3/2026).
Bunda Lisdyarita menyatakan prihatin dengan sedikitnya minat mendaftar jabatan Sekda. “Karena memang bagaimana ya hari ini? Kalau dulu kan lelang jabatan sekda itu pasti peminatnya banyak sekali ya kan?” katanya.
Faktor utama yang menyebabkan minimnya peminat adalah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November 2025 lalu. “Ini ya, karena kami habis ada permasalahan di Ponorogo (OTT KPK yang menyeret Sekda Ponorogo non aktif Agus Pramono),” tambahnya.
Untuk mengatasi hal ini, Bunda Lisdyarita mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini eselon II yang memenuhi syarat untuk mendaftar. “Ayo lah bareng-bareng kita sama-sama bangun Ponorogo. Jadi, sama-sama nanti mengikuti tesnya nanti di provinsi terus, nanti siapapun yang terpilih ya, sudah kita harus terima itu,” tegasnya.
Dari sembilan eselon II setingkat kepala dinas yang bisa mendaftar, hanya lima yang mendaftar. Kelima pendaftar adalah Masun, Henry Indrawardhana, Dewi Wuri Handayani, Imam Basori, dan Agus Sugiarto.
Ribuan Warga Kota Batu Kehilangan PBI JK
Sebanyak 4.402 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kota Batu status kepesertaannya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mendesak pemerintah segera mengambil langkah.
“Soal ini kami berharap pemerintah segera mengembalikan status kepesertaan. Pernyataan Menteri Keuangan juga jelas bahwa PBI harus segera dikembalikan. Karena PBI merupakan penerima bantuan iuran bagi masyarakat miskin yang tidak mampu,” ujar Ludi Tanarto, Senin (2/3/2026).
Ludi menegaskan bahwa jika iuran masyarakat miskin tidak dibayarkan, maka hak mereka atas layanan kesehatan bisa hilang. “Dampaknya kalau iuran tidak dibayar tentu haknya sebagai peserta bisa hilang. Negara harus hadir di situ. Harapan kami pemerintah segera membayar kembali seperti sebelumnya,” ujarnya.
Ia menyarankan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila situasi dinilai darurat. “Eksekutif harus cepat tanggap dan berani mengambil keputusan. Apakah ini bisa dianggap keadaan darurat sehingga anggaran BTT dapat digunakan? Jangan sampai ada warga yang tidak tertangani karena kendala administratif,” jelasnya.
Dari data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sebanyak 4.402 warga Kota Batu telah dinonaktifkan dari status penerima bantuan iuran pemerintah. Sedangkan sebanyak 27.107 orang di Kota Batu masih berstatus peserta aktif.
