Ketidakpastian yang Menghantam Jemaah Umrah Indonesia di Tengah Eskalasi Perang
Perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak hanya mengubah peta geopolitik, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi jemaah umrah asal Indonesia. Banyak dari mereka terjebak di Arab Saudi akibat pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Hal ini membuat para jemaah menghadapi situasi yang tidak pasti dan membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan efektif.
Salah satu contohnya adalah Jelita Wiyandini, yang seharusnya tiba di Tanah Air pada 28 Februari 2026 melalui maskapai Etihad Airways. Namun, saat hendak melakukan check-in, ia mengetahui bahwa penerbangannya ke Abu Dhabi ditangguhkan. “Petugas bilang penerbangan suspended. Awalnya saya kira karena cuaca. Ternyata karena perang,” kata Jelita saat dihubungi pada Senin, 2 Maret 2026.
Maskapai kemudian menyatakan bahwa seluruh penerbangan hari itu dibatalkan dan meminta penumpang mencari penginapan sendiri. Alasan yang diberikan adalah force majeure, yaitu kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia seperti bencana alam, perang, atau pandemi. Kebijakan ini, menurut Jelita, juga tercantum dalam aplikasi maskapai.
Jelita yang bepergian bersama ibunya dan bibinya yang berusia di atas 60 tahun, memilih mencari hotel sekitar empat kilometer dari bandara. “Yang penting mereka bisa istirahat dulu. Urusan finansial saya pikir belakangan,” ujarnya. Seluruh biaya tambahan, mulai dari hotel hingga pembelian tiket baru, harus ditanggung sendiri. Akhirnya, Jelita membeli tiket maskapai berbiaya rendah untuk terbang pada 3 Maret melalui Kuala Lumpur.
Sejak Sabtu malam, 28 Februari 2026, Jelita berupaya menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Ia mengaku menghubungi nomor yang tertera dalam selebaran imbauan resmi, namun pesan WhatsApp tak kunjung terkirim. Setelah mencoba nomor lain yang diterima saat roaming, pesan akhirnya tersampaikan, meski respons dinilai lambat.
“Balasannya normatif. Disuruh cari tiket lain, tanya kompensasi ke maskapai. Itu sudah pasti saya lakukan. Tidak ada pertanyaan empatik seperti apakah kami aman, cukup makan, atau butuh bantuan,” katanya. Ia juga mengaku diminta mengisi data diri, namun setelah itu tak ada tindak lanjut konkret. “Seharusnya ada perlindungan nyata sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.
Situasi yang dialami Jelita bukan yang terburuk. Ia mengaku bertemu jemaah lain yang memilih bertahan di musala bandara karena takut keluar. Mereka adalah ibu dan anak perempuan yang baru pertama kali ke luar negeri. “Mereka tidak berani keluar bandara. Sampai tadi malam masih di musala. Bayangkan dinginnya seperti apa,” kata Jelita.
Ia juga mengetahui seorang jemaah pria yang kini demam dan kehabisan dana setelah menginap di hotel jauh dari bandara. “Kondisi seperti ini mungkin tidak terlihat karena mereka tidak vokal,” katanya.
Jelita berharap ada langkah lebih aktif dari perwakilan pemerintah Indonesia untuk menjangkau langsung para jemaah yang tertahan, termasuk menyediakan bantuan transportasi menuju bandara atau setidaknya tempat penampungan sementara.
Di tengah eskalasi perang yang tak bisa mereka kendalikan, Jelita mengatakan para jemaah umrah yang tertahan kini bergulat dengan ketidakpastian. Ia berharap negara hadir dan bisa merespons lebih sigap di saat genting seperti ini.
Hingga berita ini ditulis, Tempo masih berupaya meminta konfirmasi dari KJRI Jeddah mengenai langkah konkret yang telah dilakukan untuk membantu jemaah umrah Indonesia yang terdampak pembatalan penerbangan akibat konflik di kawasan tersebut. Namun, hingga kini KJRI Jeddah belum memberikan respons apa pun.
Tempo juga berupaya menghubungi Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, serta juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Ichsan Marsha. Namun, hingga berita ini ditulis, ketiganya juga belum memberikan tanggapan.
