Jemaah Umroh Masih Bisa Pulang ke Indonesia Meski Situasi Timur Tengah Memanas
Beberapa jemaah umroh yang berada di Arab Saudi masih bisa pulang ke tanah air meskipun situasi di kawasan Timur Tengah sedang memanas akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Penerbangan yang langsung dari Arab Saudi ke Indonesia masih beroperasi normal, sehingga jemaah yang menggunakan penerbangan direct tidak terganggu.
Sementara itu, sejumlah penerbangan yang sempat dikabarkan dibatalkan atau ditunda sebagian besar merupakan penerbangan dengan rute transit. Hal ini terpantau melalui informasi yang disampaikan oleh beberapa akun travel haji dan umroh di media sosial mereka pada Minggu (1/3/2026). Mereka menunjukkan data Flight Information Display System (FIDS) bandara baik di Arab Saudi maupun di Indonesia yang menunjukkan bahwa penerbangan direct tetap berjalan lancar.
Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh pihak Baitul Mukminin Tours and Travel yang berlokasi di Kota Bogor. Hj Eva Djamhur, pimpinan perusahaan tersebut, mengonfirmasi bahwa jemaah yang menggunakan layanan mereka tidak terdampak oleh situasi saat ini.
“Alhamdulillah jemaah kami BM (Baitul Mukminin) tidak berdampak,” kata Eva Djamhur saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).
Eva menambahkan bahwa beberapa jemaah telah berhasil pulang ke Indonesia. “Ada yang sudah pulang tadi pagi dan nanti malam ada satu grup lagi landing jam 22.00 WIB,” imbuhnya.
Maskapai penerbangan yang digunakan untuk membawa pulang jemaah umroh Baitul Mukminin adalah Saudia Airlines. Penerbangan yang dipilih memiliki rute langsung dari Arab Saudi ke Indonesia, sehingga operasionalnya tetap lancar.
“Kami penerbangan direct, alhamdulillah lancar,” ujar Eva.
Meski demikian, untuk keberangkatan jemaah umroh ke tanah suci yang sempat diminta ditunda oleh pemerintah, saat ini Eva belum mengetahui pasti. Pihak travel haji dan umroh masih terus memantau kabar lebih lanjut mengenai situasi ini.
Perang Amerika-Israel vs Iran: Latar Belakang dan Akibat
Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pecah setelah Iran mendapat serangan gabungan pada Sabtu (28/2/2026) kemarin. Usai menerima serangan, Iran melancarkan serangan balasan masif yang menyasar Israel dan pangkalan militer Amerika di beberapa negara Teluk, termasuk di Arab Saudi.
Situasi panas ini berdampak pada pembatalan sejumlah penerbangan di kawasan Teluk. Namun, penerbangan direct dari Arab Saudi ke Indonesia tetap berjalan normal.
Alasan Serangan ke Iran
Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 disebut sebagai respons atas ketegangan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang dikaitkan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, serta pusat komando Garda Revolusi Iran.
Washington menamai aksi tersebut sebagai “Operation Epic Fury”, sementara Israel menyebutnya “Operation Roaring Lion”. Namun, serangan ini bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari rangkaian sejarah, kebuntuan diplomasi, serta dinamika politik domestik Iran.
Sejarah Hubungan Iran dengan AS dan Israel
Sebelum Revolusi Islam 1979, Iran di bawah kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi sekutu strategis Washington dan memiliki hubungan erat dengan Israel. Amerika Serikat bahkan berperan dalam pengembangan program nuklir Iran melalui kerja sama “Atoms for Peace” pada 1957.
Namun, setelah Revolusi Islam yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah, Iran berubah menjadi republik Islam yang secara ideologis menentang pengaruh Barat dan menyatakan permusuhan terhadap Israel.
Pemicu Serangan pada 28 Februari 2026
Pemicu langsung serangan pada 28 Februari 2026 berkaitan dengan runtuhnya negosiasi nuklir di Jenewa. Hingga 26 Februari 2026, mediator internasional masih melaporkan adanya ruang kompromi, termasuk kesediaan Iran mengurangi stok uranium yang diperkaya.
Namun, pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menuntut syarat yang lebih luas, seperti pembongkaran permanen fasilitas Fordow dan Natanz, penghentian total program rudal balistik, serta penghentian dukungan kepada kelompok proksi regional seperti Hezbollah dan Hamas.
Teheran menolak syarat tersebut dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional. Di sisi lain, Washington menilai penolakan itu sebagai sinyal bahwa Iran hanya memperpanjang waktu untuk memperkuat kapasitas militernya. Ketegangan diplomatik itu akhirnya berubah menjadi keputusan militer.
