Penetapan Direksi BPJS Kesehatan oleh Presiden Prabowo
Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal sebagai Prabowo Subianto, telah menetapkan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Selain Prihati, terdapat tujuh orang anggota direksi lainnya yang juga ditetapkan dalam keputusan tersebut. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Keppres ini ditandatangani dan ditetapkan oleh Presiden pada Jumat, 13 Februari 2026.
Proses pemilihan direksi BPJS Kesehatan sepenuhnya berada di tangan presiden. Prabowo memilih delapan direksi yang telah melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Proses ini mencerminkan peran pemerintah dalam menentukan kepemimpinan lembaga kesehatan nasional.
Latar Belakang Prihati Pujowaskito
Prihati Pujowaskito memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam bidang kesehatan. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (Unhan). Selain itu, dia juga pernah menjadi Mantan Kepala Departemen di RSPAD Gatot Soebroto, serta Pati Mabes TNI AD. Dengan pengalaman ini, Prihati dinilai memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai sistem kesehatan dan manajemen institusi kesehatan.
Pandangan dari Pakar Kebijakan Publik
Seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo, memberikan tanggapan terhadap pengangkatan ini. Menurutnya, pengangkatan Direktur Utama BPJS Kesehatan dari latar belakang militer mencerminkan tren perluasan peran militer di jabatan sipil. Namun, ia juga menyatakan bahwa hal ini bisa memiliki kelebihan, meskipun kelebihan tersebut bisa juga didapatkan dari kalangan sipil.
“Kelebihan dari latar belakang militer biasanya ada pada kualitas leadership-nya. Namun, hal ini bisa juga didapat dari non-militer,” katanya.
Pentingnya Proses Seleksi yang Ketat
Roy menekankan pentingnya proses seleksi yang ketat dalam pemilihan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Menurutnya, seharusnya pemilihan dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan syarat-syarat yang jelas. “Jika hal ini dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, maka siapapun yang terpilih ya tidak masalah. Ini yang dinamakan praktik good corporate governance.”
Namun, ia menyampaikan keraguan terhadap proses seleksi yang dilakukan. “Masalahnya saya tidak tahu prosesnya seperti apa,” ujarnya.
Kriteria Penunjukan Direktur BPJS
Selain itu, Roy juga menyoroti pentingnya kriteria dalam penunjukan Direktur BPJS. Menurutnya, persyaratan untuk menduduki posisi Direktur seharusnya tidak sedikit dan harus jelas. Salah satu aspek penting adalah pemahaman calon terhadap sistem serta tata kelola dan penyelenggaraan BPJS yang ideal dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang baik.
Selain pengetahuan yang mumpuni, Roy juga menekankan pentingnya rekam jejak dari calon direktur. “Rekam jejak ini harus diperhatikan untuk melihat bagaimana kualitasnya dalam memimpin lembaga yang strategis dan spesifik.”
Kontroversi Pansel Direksi BPJS
Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat memicu kontroversi karena adanya tiga orang yang menggugat pansel ke PTUN Jakarta pada Januari 2026. Para penggugat meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026—2031. Mereka juga mendesak agar seleksi diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi sampai diputusnya perkara tersebut dengan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Meskipun masih dalam proses gugatan, pansel tetap melanjutkan proses seleksi hingga hasilnya sampai ke Istana. Presiden Prabowo akhirnya memilih sosok-sosok pemimpin BPJS Kesehatan dalam lima tahun ke depan.
