JAKARTA – Dr. Darmansjah Djumala, anggota Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, memberikan peringatan terkait partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace). Menurut Djumala, BoP dirancang untuk mendorong perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Djumala merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri pada 4 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan keluar dari Dewan Perdamaian jika forum tersebut tidak berjalan sesuai dengan misi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.
Menurut Djumala, perkembangan terbaru menunjukkan tanda-tanda bahwa konflik AS-Israel vs Iran berpotensi melebar dan memicu solidaritas perlawanan di berbagai negara Timur Tengah, baik yang bersekutu dengan Amerika Serikat maupun Iran. Situasi ini, lanjut Djumala, dapat semakin menjauhkan prospek perdamaian di Gaza.
“Jika dampak perang Israel-Palestina meluas ke negara-negara lain sehingga menyulitkan proses perdamaian dalam Dewan Perdamaian, Indonesia perlu secara cermat mengevaluasi keterlibatannya,” ujar Djumala dalam pernyataannya, Senin (2/3).
Dia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif, penolakan terhadap agresi, serta komitmen terhadap perdamaian dunia mengharuskan setiap partisipasi Indonesia di lembaga internasional memberikan kontribusi nyata bagi de-eskalasi konflik.
“Apabila forum tersebut tidak lagi efektif sebagai instrumen perdamaian dan justru berpotensi menempatkan Indonesia dalam pusaran rivalitas geopolitik, opsi untuk mempertimbangkan penarikan diri patut dikaji secara serius,” kata dia.
Djumala juga mendorong komunitas internasional untuk segera mengambil langkah de-eskalasi melalui diplomasi multilateral. Berikut beberapa poin penting yang disampaikan oleh Djumala:
- Peran Dewan Perdamaian: BoP memiliki tujuan utama untuk menciptakan perdamaian di wilayah konflik, termasuk Gaza. Namun, jika forum tersebut tidak mampu menjalankan misinya secara efektif, partisipasi Indonesia perlu dievaluasi.
- Kemungkinan Keluar dari BoP: Jika BoP tidak mampu mendukung perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina, Indonesia harus mempertimbangkan opsi untuk mundur dari forum tersebut.
- Ancaman Geopolitik: Konflik antara AS-Israel vs Iran berpotensi meluas, yang dapat memicu krisis regional dan memperburuk situasi di Gaza.
- Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia: Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan penolakan terhadap agresi. Partisipasi di lembaga internasional harus memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan konflik.
- Diplomasi Multilateral: Komunitas internasional diminta untuk segera bertindak melalui diplomasi multilateral guna mencegah eskalasi konflik.
Selain itu, Djumala menekankan pentingnya koordinasi antar negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai. Dia menyarankan agar semua pihak bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dengan demikian, perdamaian dapat tercapai tanpa meningkatkan risiko konflik global.
