Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Beri Peringatan Soal Konflik Timur Tengah
Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut tidak hanya mengguncang wilayah, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam dari berbagai tokoh internasional. Salah satunya adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), yang menyampaikan pernyataan tegas mengenai dampak dari konflik ini.
Serangan tersebut terjadi pada Sabtu (28/2/2026) dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya. JK menilai bahwa operasi militer ini sangat memprihatinkan, terutama karena dilakukan di tengah proses perundingan nuklir antara Iran dan AS yang belum menemukan titik temu. Ia menyoroti aspek etika dari tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa serangan di tengah dialog diplomatik merupakan hal yang sulit diterima.
“Dari segi etik, kalau sedang berunding jangan serang kan? Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujar JK saat berbicara dari kediamannya di Jakarta Selatan.
Pola Kekerasan AS dalam Kebijakan Luar Negeri
JK menilai bahwa Amerika Serikat kerap menggunakan kekuatan untuk menghadapi negara-negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Ia memberikan contoh beberapa kasus di berbagai belahan dunia, seperti Venezuela, Afghanistan, Irak, dan Suriah. Menurutnya, tindakan AS tidak selalu berupa serangan langsung, tetapi bisa berupa tindakan lain seperti penculikan atau intervensi politik.
Ia menegaskan bahwa serangan gabungan Israel dan AS terhadap Iran merupakan bentuk kekejaman yang memperparah luka lama konflik global. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa situasi internal Iran sebelum serangan sudah bergejolak.
Gejolak Internal Iran: Tiga Kelompok yang Bertentangan
Menurut JK, Iran sebenarnya telah berada dalam situasi politik yang bergejolak sebelum serangan terjadi. Dinamika internal Iran terdiri dari setidaknya tiga kelompok besar dengan kepentingan yang saling bertolak belakang:
- Kelompok pertama adalah pemerintahan yang sedang berkuasa dan berusaha mempertahankan sistem Republik Islam.
- Kelompok kedua adalah mereka yang mendorong perubahan dan reformasi, yang belakangan kembali turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan kebebasan sipil.
- Kelompok ketiga adalah pihak-pihak yang merindukan kembalinya sistem monarki di bawah dinasti Pahlavi, yang tumbang pada 1979.
JK menilai bahwa tidak semua kelompok memandang situasi terbaru dengan sudut pandang yang sama. Ada yang melihatnya sebagai peluang melemahkan kekuasaan, namun ada pula yang berjuang menjaga stabilitas negara.
Dampak Ekonomi Mengintai Indonesia
Meski secara geografis Indonesia jauh dari Iran, JK mengingatkan bahwa konflik sepanjang tahun ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan meluas ke berbagai negara seperti Pakistan, Afghanistan, Yaman, Arab Saudi, dan Suriah. Ia bersyukur Indonesia masih relatif aman, namun menekankan bahwa kondisi tersebut harus dijaga agar konflik serupa tidak merembet ke dalam negeri.
Di sisi lain, dampak ekonomi dinilai sulit dihindari. Menurut JK, efek paling cepat yang akan dirasakan adalah kenaikan harga minyak, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah. Selain itu, jalur logistik global berpotensi terganggu, yang dapat berimbas pada pasokan energi dan barang.
“Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Jadi hati-hati akan sulitnya bahan bakar dalam waktu mungkin sebulan. Mungkin kita ada persediaan rata-rata persediaan kita tiga minggu,” ungkap dia.
Ia juga mengingatkan bahwa memburuknya situasi keamanan dapat menghambat mobilitas warga negara Indonesia, termasuk ratusan ribu WNI dan puluhan ribu jemaah umrah.
Mediasi Prabowo: Niat Baik di Tengah Dunia yang Tak Seimbang
Di tengah eskalasi konflik, JK turut menanggapi rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Ia mengapresiasi niat tersebut sebagai langkah mulia, namun kembali menekankan bahwa realitas geopolitik dunia tidak sederhana.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK.
Ia juga menyinggung posisi Indonesia yang dinilainya belum setara dengan Amerika Serikat dalam berbagai perjanjian internasional. “Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” ujar JK menegasakan.
Dampak Global Mengintai Indonesia: Stabilitas Jadi Kunci
Meski konflik terjadi jauh dari wilayah Nusantara, JK mengingatkan bahwa dampaknya tetap bisa merembet ke dalam negeri. Salah satu ancaman nyata adalah lonjakan harga minyak dan tekanan ekonomi global.
Namun, ia menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional dengan memastikan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. “Kita harap Indonesia khususnya pemerintah menjalankan pemerintahan yang adil dan juga mengayomi orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu,” ucapnya.
Menurut JK, ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi pemicu gejolak sosial, sebagaimana yang terjadi di banyak negara konflik.
Sikap Resmi Indonesia: Diplomasi Tetap di Depan
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan nuklir Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Jumat (27/2/2026). Kegagalan dialog tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya eskalasi konflik.
Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali mengedepankan dialog serta diplomasi. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali situasi keamanan yang kondusif, termasuk kesiapan Presiden untuk bertolak ke Teheran apabila disetujui oleh kedua belah pihak.
Di tengah dunia yang kembali bergejolak, suara JK menjadi pengingat bahwa niat baik diplomasi kerap berbenturan dengan kerasnya realitas kekuasaan global.
