Peran Indonesia dalam Menghadapi Krisis Timur Tengah
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan perhatian terhadap langkah-langkah antisipatif yang harus diambil pemerintah Indonesia dalam menghadapi eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah. Krisis ini dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu respons balasan dari berbagai pihak di kawasan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pers di kediamannya di Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Minggu (1/3/2026), JK menekankan bahwa meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik tersebut, dampak tidak langsung tetap perlu diperhatikan. Salah satu ancaman utama adalah potensi kenaikan harga minyak dunia, yang bisa berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
“Ya, tentu karena ini di Timur Tengah,” ujar JK saat ditanya mengenai kemungkinan dampak terhadap harga energi dan stabilitas ekonomi negara, pada Minggu (1/3/2026).
Dampak Ekonomi yang Membayangi
JK menjelaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah biasanya selalu berdampak pada fluktuasi harga minyak global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi energi dunia. Kenaikan harga minyak, menurutnya, dapat memengaruhi inflasi, biaya logistik, serta stabilitas ekonomi dalam negeri.
Namun, di luar aspek ekonomi, JK lebih menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi konflik seperti yang terjadi di banyak negara lain.
Menjaga Stabilitas dan Menghindari Ketidakadilan
Dia menyampaikan kekhawatiran atas kondisi sejumlah negara mayoritas Muslim yang sedang dilanda konflik berkepanjangan. Contohnya adalah Pakistan, Afghanistan, Yaman, Arab Saudi, hingga Suriah. Dalam pandangannya, banyak konflik tersebut dipicu oleh ketidakseimbangan dan ketidakadilan di dalam negeri masing-masing negara.
“Kita bersyukur Indonesia ini aman dibanding negara Islam yang lain. Karena itu kita harus menjaga itu, jangan terjadi di antara kita,” kata JK.
Menurutnya, stabilitas Indonesia harus dijaga melalui pemerintahan yang adil, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta upaya menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Ia menilai bahwa ketidakadilan dan ketimpangan bisa menjadi sumber konflik di suatu bangsa.
“Nah, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan masalah di satu bangsa, adanya ketidakadilan, adanya ketidakseimbangan,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Kesejahteraan
JK menegaskan bahwa di tengah krisis global, kekuatan utama Indonesia bukan hanya pada kebijakan luar negeri, tetapi juga pada kemampuan menjaga stabilitas, persatuan, dan rasa keadilan di dalam negeri.
Ia berharap pemerintah Indonesia terus menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip keadilan dan kedamaian, serta memberikan prioritas pada kesejahteraan rakyat agar Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global.
“Kita harap Indonesia, khususnya pemerintah, menjalankan pemerintahan yang adil dan memberikan prioritas kepada masyarakat supaya jangan terjadi seperti di negara lain,” tegas JK.
