Situasi Kebijakan Umrah di Jawa Barat Akibat Ketidakpastian Keamanan Timur Tengah
Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat masih belum dapat memastikan jumlah jemaah umrah asal Jabar yang terdampak oleh situasi keamanan di kawasan Timur Tengah atau tertahan di Jeddah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil, Boy Hari Novian, yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu data resmi dari pemerintah pusat.
Hingga Minggu, 1 Maret 2026, akses terhadap sistem pendataan juga belum bisa dilakukan. “Belum, masih diminta ke pusat, tapi belum ada balasan. Kami juga belum bisa mengakses Siskopatuh,” ujar Boy pada Senin (2/3/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih melakukan pendataan riil terhadap jemaah terdampak, termasuk rekapitulasi dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Sehingga daerah belum memiliki gambaran utuh terkait jumlah jemaah asal Jabar yang tertahan maupun yang keberangkatannya ditunda. “Pusat juga masih mendata data riil jemaah dari PPIU,” katanya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jabar menyampaikan sejumlah langkah antisipatif sesuai arahan pusat. Jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat diminta menunda perjalanan hingga situasi dinilai kondusif. “Kami mengimbau jemaah yang akan berangkat agar menunda dulu sampai kondisi memungkinkan,” katanya.
Sementara bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, diminta tetap tenang dan memantau jadwal kepulangan secara berkala. Boy memastikan, hingga saat ini penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia masih berjalan sesuai jadwal, termasuk oleh Saudi Airlines. “Untuk penerbangan kepulangan, sejauh ini masih berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Kanwil juga meminta PPIU terus berkoordinasi dengan otoritas teknis urusan haji di Jeddah serta KJRI guna memperoleh perkembangan terbaru. KBRI Riyadh pun telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI di Arab Saudi agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. WNI diminta memantau informasi dari sumber resmi, mematuhi arahan otoritas setempat, serta melakukan lapor diri melalui laman Kementerian Luar Negeri.
WNI juga diminta menyimpan dokumen penting secara fisik dan digital, serta menunda perjalanan yang tidak mendesak ke wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi keamanan. Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jabar mengimbau masyarakat tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya merujuk pada keterangan resmi pemerintah serta penyelenggara perjalanan umrah.
Langkah-Langkah yang Diambil Oleh Pemerintah Daerah
- Menunda Keberangkatan Jemaah: Jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat diminta untuk menunda keberangkatan hingga situasi dinilai aman.
- Memantau Jadwal Kepulangan: Jemaah yang sudah berada di Arab Saudi diminta untuk tetap tenang dan memantau jadwal kepulangan secara berkala.
- Koordinasi dengan Otoritas Lokal: Kanwil meminta PPIU untuk terus berkoordinasi dengan otoritas teknis urusan haji di Jeddah serta KJRI guna memperoleh informasi terbaru.
- Imbauan dari KBRI Riyadh: Seluruh WNI di Arab Saudi diimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, memantau informasi dari sumber resmi, serta mematuhi arahan otoritas setempat.
- Pengelolaan Dokumen Penting: WNI diminta untuk menyimpan dokumen penting baik secara fisik maupun digital.
- Menghindari Perjalanan Tidak Mendesak: Menunda perjalanan yang tidak mendesak ke wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi keamanan.
