Proses Harmonisasi sebagai Langkah Penting dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, menekankan bahwa proses harmonisasi merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar untuk memastikan setiap rancangan regulasi yang diajukan oleh pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sistematika yang tepat, serta norma yang implementatif.
“Setiap rancangan peraturan kepala daerah harus melalui proses harmonisasi yang cermat agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan benar-benar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Saefur dalam kesempatan tersebut.
Untuk menjalankan langkah tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kanwil Kemenkum Sulbar) mengadakan Rapat Internal Pembahasan Persiapan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Senin, 2 Maret 2026, di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.
Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo, dan dihadiri oleh jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan, CPNS, serta mahasiswa magang.
Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan bupati, antara lain:
- Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026–2029
- Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
- Rancangan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
Menurut John Batara, fokus kegiatan ini adalah pada kesesuaian materi muatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan pengaturan kewenangan perangkat daerah, serta ketepatan dasar hukum dan formulasi norma dalam setiap rancangan regulasi.
Ia menegaskan bahwa proses harmonisasi menjadi tahapan krusial dalam memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kualitas yang baik, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan kebijakan nasional.
“Rapat internal ini merupakan langkah awal untuk memastikan substansi dan konstruksi norma telah sesuai sebelum memasuki tahapan harmonisasi bersama pemrakarsa,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa ketiga Rancangan Peraturan Bupati tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemrakarsa dalam rapat harmonisasi yang dijadwalkan pada 3 dan 5 Maret 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menunjukkan komitmen dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah agar memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan hierarki, serta dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
