JAKARTA — Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan keherannya terhadap perjanjian jual-beli Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair. Ia menyebut ada kontrak pembelian, tetapi tidak ditemukan pihak pembeli yang telah memberikan komitmen.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ahok saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Ahok menjelaskan bahwa saat itu dirinya baru menjabat sebagai komisaris utama, sehingga merasa aneh dengan adanya kontrak tersebut. Menurutnya, biasanya dalam transaksi pembelian LNG, pihak pembeli sudah menandatangani kontrak sebelum proses dilakukan.
“Ada kontrak pembelian itu, tetapi tidak ada kontrak pembelinya yang sudah komitmen,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ketika melakukan diskusi dengan jajaran direksi, ia menemukan adanya potensi kerugian terkait kontrak tersebut, terlebih dirinya baru saja masuk sebagai pimpinan PT Pertamina.
“Dan rapat itulah disampaikan bahwa akan ada kerugian dari penjualan LNG. Itu yang saya ingat. Lalu, kami baru masuk ternyata heran. Kenapa bisa rugi? Harusnya itu terjadi pemindahan,” jelasnya.
Ahok mengungkapkan adanya potensi kerugiaan di mana diproyeksikan pada tahun 2020 ada sejumlah kargo yang belum meneken kontrak jual-beli yang mengakibatkan potensi kerugiaan mencapai US$300 juta.
Akibatnya, ia meminta tim auditor internal untuk memeriksa catatan keuangan perusahaan. Dia menyampaikan bahwa jual-beli LNG bersifat material atau pembelian LNG akan memengaruhi pengeluaran uang perusahaan.
“Keluar data, kalau misalnya fungsi internal audit, di situ disampaikan, bahwa pembelian LNG ini bersifat material di dalam anggaran dasar. Kalau di dalam angka anggaran dasar, material itu arti itu, nilai pengeluaran uang yang akan memberikan pengaruh kepada perusahaan. Itu artinya dianggap material.”
“Dan biasanya secara perusahaan, kalau dianggap material, itu harusnya minta persetujuan dewan komisaris atau bahkan yang lebih tinggi lagi,” ucapnya.
Potensi Kerugian dan Proses Audit
Ahok menjelaskan bahwa proses audit internal sangat penting dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam operasional perusahaan. Dalam hal ini, pembelian LNG yang dianggap sebagai aset penting, harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti dewan komisaris.
- Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan finansial yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan perusahaan, tetapi juga dapat meminimalkan risiko kerugian.
- Dalam kasus ini, kontrak yang tidak lengkap atau tidak memiliki pihak pembeli yang jelas menjadi indikasi awal adanya potensi kerugian.
- Tim audit internal kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen keuangan dan catatan transaksi untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh jajaran direksi.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Materialitas
Ahok juga menjelaskan bahwa istilah “material” dalam konteks keuangan merujuk pada suatu transaksi atau kejadian yang cukup signifikan untuk memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pembelian LNG yang melibatkan dana besar dan berdampak langsung pada arus kas perusahaan, tentu dianggap sebagai hal yang sangat penting.
- Jika suatu transaksi dianggap material, maka perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris sebelum melanjutkan prosesnya.
- Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mendukung tujuan perusahaan dan tidak membawa risiko yang tidak diperlukan.
- Dalam kasus ini, kontrak pembelian LNG yang tidak lengkap atau tidak memiliki pihak pembeli yang jelas menunjukkan adanya celah dalam proses pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Dari penjelasan Ahok, terlihat bahwa sistem pengawasan internal dalam perusahaan sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak diinginkan. Kontrak yang tidak jelas atau tidak lengkap bisa menjadi pintu masuk bagi risiko finansial yang besar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk selalu memastikan bahwa setiap transaksi besar mendapatkan persetujuan yang sah dan transparan.
