BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan baru terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Mulai Selasa (3/3/2026), masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli maupun fotokopi saat membayar pajak kendaraan bermotor atau memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Terutama bagi warga Jawa Barat yang berada di wilayah Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, yang selama ini kalau bayar pajak kendaraan bermotor harus bawa BPKB, saya katakan mulai hari ini tidak usah lagi membawa BPKB asli maupun fotokopi, dan bisa langsung dilakukan pelayanan,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan mempermudah pelayanan dan mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan di wilayah aglomerasi tersebut. Dedi juga mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) untuk mempermudah layanan administrasi kendaraan bermotor.
Aplikasi tersebut memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat, sehingga lebih praktis dan efisien.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang dinilai semakin disiplin dalam membayar pajak kendaraan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
“Terima kasih ya pada seluruh warga Jabar yang terus rajin membayar pajaknya dan mengalami peningkatan pendapatan di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dana dari pajak kendaraan bermotor akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, pembagian tanggung jawab perbaikan jalan di Jawa Barat meliputi jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur; jalan kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota; dan jalan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa.
“Kami berkomitmen uang pajak kendaraan bermotornya kembali untuk pembangunan jalan di wilayah Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Kebijakan penghapusan kewajiban membawa BPKB saat membayar pajak ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong transparansi pemanfaatan pajak daerah.
Manfaat Kebijakan Terbaru
Beberapa manfaat utama dari kebijakan baru ini antara lain:
- Mengurangi kesulitan masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan karena tidak perlu membawa BPKB
- Mempercepat proses administrasi dengan mengurangi waktu tunggu di kantor Samsat
- Meningkatkan kenyamanan bagi warga yang ingin melakukan pembayaran pajak secara mandiri melalui aplikasi digital
Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dalam penggunaan dana pajak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk taat dalam membayar pajak.
Peran Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal)
Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan baru ini. Fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi ini mencakup:
- Pembayaran pajak kendaraan secara online
- Pengajuan permohonan perpanjangan STNK
- Pemantauan status pembayaran pajak
Dengan fitur-fitur tersebut, masyarakat dapat melakukan berbagai proses administrasi kendaraan bermotor secara lebih mudah dan cepat. Hal ini tentu saja sangat berguna bagi mereka yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor Samsat.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan secara proporsional sesuai tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.
- Jalan provinsi akan dikelola oleh gubernur
- Jalan kabupaten/kota akan dikelola oleh bupati dan wali kota
- Jalan desa akan dikelola oleh kepala desa
Dengan sistem pengelolaan yang jelas, masyarakat dapat merasa yakin bahwa dana pajak yang mereka bayarkan akan digunakan secara optimal untuk kepentingan bersama.
Kesimpulan
Kebijakan baru tentang penghapusan kewajiban membawa BPKB saat membayar pajak kendaraan bermotor merupakan langkah inovatif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. Dengan dukungan teknologi dan komitmen pemerintah dalam menggunakan dana pajak secara transparan, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
