JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan pernyataan tegas terkait agresi militer yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Serangan tersebut terjadi pada hari Sabtu (28/2) lalu, dan menurutnya, situasi ini merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.
“Perang harus segera dihentikan karena kami melihat hal ini sebagai tindakan yang sangat berisiko,” ujarnya melalui layanan pesan, Senin (2/3).
Sukamta, yang juga lulusan teknik kimia dari University of Salford, Inggris Raya, menegaskan bahwa serangan terhadap Iran jelas melanggar prinsip kedaulatan negara serta hukum internasional. Ia meminta AS dan Israel bertanggung jawab atas dampak dari eskalasi konflik ini, termasuk potensi konflik regional yang bisa melebar.
Ia juga mengajak dunia internasional untuk segera mengambil langkah-langkah mendesak guna mencegah agresi dan menjaga stabilitas di kawasan. Selain itu, Sukamta mendukung upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam memediasi perselisihan antara Iran dengan AS dan Israel jika diperlukan oleh semua pihak.
“Saya rasa upaya presiden tersebut pantas didukung. Ini juga bagian dari realisasi amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia secara aktif,” ujar Sukamta.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin atau Kang TB meragukan kemampuan Indonesia menjadi fasilitator dalam konflik antara Iran dengan AS-Israel. Pernyataannya ini disampaikan sebagai respons terhadap keinginan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator jika diperlukan.
Menurut Kang TB, syarat utama untuk menjadi fasilitator dialog adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat. Namun, ia menilai bahwa saat ini Indonesia sedang bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Hal ini dinilai membuat Iran sulit menerima kehadiran Indonesia sebagai pihak yang netral dalam konflik.
“Gerak diplomasi Indonesia yang saat ini cenderung condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, membuat sulit bagi Iran untuk menerima Indonesia sebagai mediator,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (1/3).
Beberapa isu penting muncul dalam diskusi ini, seperti:
- Kemungkinan konflik regional: Serangan militer Israel terhadap Iran dapat memicu perluasan konflik di kawasan Timur Tengah.
- Diplomasi Indonesia: Keterlibatan Indonesia dalam BoP yang dipimpin AS menimbulkan pertanyaan tentang netralitas negara dalam konflik internasional.
- Peran Presiden Prabowo: Upaya presiden untuk menjadi mediator mendapat dukungan dari sebagian kalangan, namun juga dihadapkan pada tantangan politik luar negeri.
Selain itu, masyarakat dan kalangan akademisi juga mulai memberikan tanggapan terkait situasi ini. Beberapa pihak menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu lebih hati-hati agar tidak terkesan memihak salah satu pihak. Pemantauan terhadap perkembangan konflik ini tetap diperlukan, mengingat potensi dampaknya bisa mencapai skala global.
Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pihak untuk mencari solusi damai dan menghindari tindakan yang bisa memperburuk situasi. Dengan demikian, keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia bisa terjaga.
