JAKARTA — Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Amerika Serikat memicu pro dan kontra. Isu ini semakin memanas setelah AS dan Israel melakukan serangan terhadap Iran.
Dewan Perdamaian yang sejatinya bertujuan untuk mendorong stabilitas keamanan justru dianggap berpotensi memperburuk situasi. Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih, menilai bahwa Indonesia sebagai anggota BoP perlu waspada terhadap benturan kepentingan antarnegara di tengah konflik global.
Menurutnya, kebijakan politik bebas aktif Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan negara dalam menghadapi tekanan konflik kepentingan. “Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP, pertama adalah kepentingan. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara mana pun,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak hubungan diplomatik dengan negara lain. Di tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat, 65 tokoh dan lebih dari 70 organisasi sipil mengajukan permintaan agar Indonesia keluar dari BoP.
Hendra menjelaskan bahwa desakan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia untuk meninjau kembali komitmennya dalam menjaga perdamaian di tengah konflik saat ini. “Ini momen besar untuk Indonesia berpikir ulang,” katanya.
Sebelumnya, 65 tokoh yang terdiri dari ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, hingga rohaniawan bersama 79 organisasi masyarakat sipil mengeluarkan petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru” pada Minggu (1/3). Petisi ini merespons berbagai kebijakan luar negeri Indonesia, seperti penolakan pengiriman satuan keamanan di Gaza sejumlah 8.000 personel TNI, serta perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau agreement on reciprocal trade (ART).
Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) juga menjadi fokus utama dalam petisi tersebut. Mereka menilai bahwa Dewan Perdamaian seharusnya mampu menjaga perdamaian, tetapi konflik geopolitik di kawasan itu belum berakhir secara damai.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI di Gaza.
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kontroversi
-
Konflik Global yang Memanas
Konflik antara Iran, Israel, dan AS menciptakan ketegangan yang tinggi. Dewan Perdamaian yang sejatinya dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian justru dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah ini. -
Kepentingan Diplomatik Indonesia
Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang luas dengan berbagai negara. Bergabung dengan BoP berisiko membuat negara terjebak dalam konflik kepentingan. -
Desakan dari Tokoh dan Organisasi Sipil
Banyak tokoh dan organisasi sipil menilai bahwa Indonesia perlu meninjau kembali keanggotaannya di BoP. Mereka menilai bahwa kebijakan luar negeri Indonesia perlu diperbaiki agar tidak memperparah situasi. -
Perjanjian Dagang dengan AS
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (ART) juga menjadi isu penting dalam diskusi ini. Beberapa pihak khawatir bahwa perjanjian ini bisa memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.
Tantangan yang Dihadapi Indonesia
-
Mempertahankan Kedaulatan
Indonesia harus menjaga kedaulatan negara dalam menghadapi tekanan internasional. -
Menghindari Konflik Kepentingan
Negara perlu berhati-hati agar tidak terlibat dalam konflik kepentingan antarnegara. -
Mempertimbangkan Perspektif Global
Setiap kebijakan luar negeri harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak merugikan hubungan diplomatis dengan negara lain.
Kesimpulan
Indonesia berada di tengah-tengah tantangan besar dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Keputusan untuk tetap bergabung dengan BoP atau keluar dari keanggotaan ini akan sangat berdampak pada hubungan diplomatis dan kedaulatan negara. Dengan adanya desakan dari berbagai pihak, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis yang dapat menjaga perdamaian sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua negara.
