JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 menghadapi tekanan eksternal setelah meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah pasca-serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Serangan tersebut memicu respons dari Iran yang berpotensi mengganggu jalur logistik utama, termasuk Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur pelayaran minyak terpenting dunia.
Perubahan situasi ini berdampak langsung pada harga minyak global. Harga minyak mentah acuan Brent melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026). Di sisi lain, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam UU APBN 2026 ditetapkan sebesar US$70 per barel. Dengan asumsi ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi senilai Rp210,06 triliun yang terdiri dari:
- Subsidi bahan bakar tertentu: Rp25,14 triliun
- Subsidi LPG 3 Kg: Rp8026 triliun
- Subsidi listrik: Rp104,64 triliun
Dengan semakin tingginya harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah, risiko pengalokasian anggaran untuk subsidi BBM bisa meningkat. Hal ini juga berpotensi memperlebar defisit APBN. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 per barel bisa menambah defisit anggaran sebesar Rp6,8 triliun.
Meski demikian, Febrio menegaskan bahwa otoritas fiskal tetap akan menjaga defisit sesuai ketentuan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. “APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB,” ujarnya.
Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi menimbulkan volatilitas pasar keuangan dunia serta menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik. Namun, Febrio memastikan bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga baik, sehingga menjadi modal menghadapi ketidakpastian global.
Beberapa indikator ekonomi domestik menunjukkan pertumbuhan positif. Contohnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif yaitu 53,8 pada Februari 2026, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, angka tersebut menjadi titik tertinggi dalam kurun hampir dua tahun terakhir.
Selain itu, neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar US$0,95 miliar, memperpanjang rekor surplus beruntun Indonesia menjadi 69 bulan berturut-turut. Sementara itu, inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76% secara tahunan (year on year/YoY), namun Febrio menjelaskan angka tersebut sebagian besar disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.
Otoritas fiskal pun berkomitmen untuk terus mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri melalui stimulus, perbaikan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional,” jelas Febrio.
Impor Minyak RI
Dalam catatan Bisnis, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar mineral (BBM) dari sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2021-2025, total importasi BBM dengan kode harmonized system dua digit atau HS 27 dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar.
Mayoritas bahan bakar mineral dari Arab Saudi mengalir ke Cilacap sebesar 18,75 juta ton atau setara US$11,3 miliar. Selain itu, ada juga yang menuju Tanjung Leneng, Banten, dengan volume 5,17 juta ton atau senilai US$3,69 miliar.
Sementara itu, impor BBM dari UEA dalam lima tahun terakhir mencapai 11,06 juta ton atau senilai US$7,04 miliar. Aliran BBM impor dari UEA sebagian besar menuju Merak, Balikpapan, Belawan, hingga Kalbut di Situbondo, Jawa Timur.
Selain Arab Saudi dan UEA, negara-negara Teluk seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman juga mengekspor hasil BBM ke Indonesia. Total impor BBM dari Qatar mencapai 4,91 juta ton atau US$3,2 miliar, sedangkan dari Bahrain sebanyak 1,06 juta ton (US$666 juta), Kuwait 1,84 juta ton (US$1,02 miliar), dan Oman sebesar 1,64 juta ton atau senilai US$1,2 miliar.
Meski tidak langsung bergantung pada negara-negara Teluk, Indonesia berpotensi mengalami tekanan neraca perdagangan karena lonjakan harga minyak. Apalagi, harga minyak mentah dunia melonjak usai serangan AS-Israel ke Iran, yang menyeret pasar minyak global ke jurang kekacauan dengan penutupan Selat Hormuz secara efektif.
Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Berdasarkan laporan Bloomberg pada Senin (2/3/2026), minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi waktu Singapura.
