JAKARTA – Kelompok Cipayung Plus, yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (KMHDI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyampaikan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta agar kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dievaluasi dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kepemimpinan yang Selaras dengan Visi Bangsa
Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah menilai evaluasi ini bertujuan untuk memastikan arah pembangunan kepemudaan berjalan sejalan dengan cita-cita besar bangsa. Menurutnya, hal ini bukan sekadar agenda seremonial atau program jangka pendek yang minim dampak struktural bagi pemuda Indonesia.
“Bukan sekadar agenda seremonial dan program jangka pendek yang minim dampak struktural bagi pemuda Indonesia,” ujar Jundi saat diskusi bersama rekan sesama aktivis Kelompok Cipayung Plus di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Masalah Kepemudaan yang Mengkhawatirkan
Sementara itu, Ketua Umum PP Hikmahbudhi Candra Aditya mengatakan bahwa Kelompok Cipayung Plus menilai berbagai persoalan kepemudaan saat ini menunjukkan belum optimalnya kepemimpinan dan arah kebijakan di tingkat kementerian. Ia menyebutkan data BPS pada Agustus 2024 menunjukkan pengangguran pemuda masih mencapai 13,9 persen.
Selain itu, ruang partisipasi publik semakin menyempit serta pendidikan karakter yang kritis dan progresif belum menjadi prioritas utama kebijakan nasional. Hal ini juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia (IPPI) 2023 yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan skor nasional hanya 0,652—peringkat 72 dunia.
Dimensi Partisipasi Sosial-Ekonomi yang Lemah
Lebih lanjut, Candra Aditya menyebutkan dimensi partisipasi sosial-ekonomi (0,58) dan perlindungan anak muda (0,61) menjadi titik terlemah dalam IPPI tersebut. Menurut dia, capaian ini menunjukkan bahwa persoalan kepemudaan bukan sekadar isu teknis program, melainkan menyangkut efektivitas kepemimpinan dalam menerjemahkan visi Indonesia Emas ke dalam kebijakan yang berdampak nyata.
Dalam konteks tersebut, menurut Candra, Kelompok Cipayung Plus menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa diserahkan pada mekanisme internal kementerian. Presiden sebagai pemegang mandat eksekutif tertinggi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemenpora, termasuk arah kebijakan, tata kelola program, serta efektivitas penggunaan anggaran yang seharusnya berpihak pada pemberdayaan pemuda secara substantif.
Pemuda Sebagai Subjek Utama Pembangunan
“Pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek program simbolik, melainkan sebagai subjek utama pembangunan nasional,” tegas Candra Aditya.
Menurut Candra, tanpa kepemimpinan yang visioner, terukur, dan berorientasi pada transformasi struktural, maka bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi. Momentum menuju Indonesia Emas 2045 harus menjadi titik balik untuk memastikan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga benar-benar mampu menjawab tantangan generasi muda.
“Jika tidak, Presiden perlu mengambil langkah tegas demi menjamin arah pembangunan kepemudaan tetap berada di rel yang progresif, partisipatif, dan berkeadilan,” ujar Candra Aditya.
