Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, tercatat sebanyak 1.741 sekolah di Sumatra telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pemulihan pembelajaran pasca-bencana.
Total nilai anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut mencapai Rp1,254 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah dicairkan hingga saat ini berjumlah Rp411,4 miliar. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dilakukan agar hak belajar siswa tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi darurat.
“Setiap anak berhak kembali belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Karena itu, percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret, agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera dipulihkan dan pembelajaran berjalan kembali,” ujar Gogot dalam keterangan resmi.
Proses Pencairan Anggaran Tertunda
Gogot mengungkapkan bahwa proses pencairan anggaran sempat tertunda untuk minggu ini. Alasannya adalah adanya adendum PKS yang bertujuan menyesuaikan penambahan mebelair dalam menu revitalisasi. Rencananya, minggu depan akan ada penambahan 248 sekolah baru dalam PKS, dan proses pencairan dana akan terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.
Buka Blokir Anggaran Bantuan Pemerintah
Selain itu, Kemendikdasmen melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) juga melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp21,6 miliar. “Direncanakan, proses ini akan selesai minggu depan supaya bisa segera disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan,” katanya.
Bantuan bagi Guru Telah Disalurkan
Sementara itu, untuk bantuan kepada guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp220 miliar untuk sekitar 36 ribu guru. Proses verifikasi masih dilakukan terhadap 23 ribu guru lainnya. Masyarakat dapat memantau informasi terbaru seputar sekolah terdampak banjir dan longsor susulan yang terjadi di beberapa tempat, melalui tautan berikut:
https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/bencana
