Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah telah meningkatkan ketegangan politik yang berdampak pada harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak diperkirakan akan terus berlangsung karena gangguan pada rantai pasok global. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa secara umum Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Indonesia memiliki berbagai alternatif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, produksi minyak dalam negeri masih mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi global bisa berdampak pada Indonesia karena adanya gangguan dalam rantai pasok dunia.
“Harga minyak sangat sensitif, sehingga pemerintah akan terus memantau situasi ini. Jika rantai pasok global terganggu, ujung-ujungnya akan berdampak pada inflasi bahan baku industri, bukan hanya minyak,” ujar Susi dalam diskusi di forum UOB Media Editor Circle, Senin (2/3).
Menurut Susi, kenaikan harga minyak global akan berdampak pada kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa setiap kenaikan sebesar US$ 1 per barel harga minyak mentah (ICP) setara dengan penambahan APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Asumsi harga minyak dalam APBN adalah US$ 70 per barel.
Di sisi lain, Susi mengakui bahwa kenaikan harga minyak juga akan memberi tambahan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP serta ekspor migas sebesar Rp 3,6 triliun untuk setiap kenaikan US$ 1 ICP. Dengan demikian, defisit yang ditanggung pemerintah sekitar Rp 6,7 triliun tiap kenaikan US$ 1 ICP harga minyak.
Susi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan langkah antisipasi dan terus memonitor dinamika global. Ia menyebut akan ada skema seperti pengetatan suku bunga yang disiapkan untuk menahan laju inflasi yang berpotensi meningkatkan harga bahan baku industri jika ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut.
Ia menyebut pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menyiapkan kebijakan moneter agar dapat menekan terjadinya perlambatan ekonomi. Tekanan ini juga bisa berdampak ke pasar saham karena investor akan memilih instrumen investasi safe haven seperti emas dan obligasi pemerintah.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Celios Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa tutupnya Selat Hormuz dapat mengerek harga minyak ke rentang US$ 100-US$ 120 per barel. Kondisi ini diperburuk oleh ditolaknya pengajuan asuransi oleh berbagai kapal logistik yang melewati wilayah konflik.
“Situasi ini menyebabkan kesulitan importasi minyak bagi banyak negara,” kata Bhima kepada co.id, Minggu (1/3).
Indonesia sebagai importir bersih minyak akan merasakan dampak dari kenaikan harga. Menurut perhitungan Bhima, kenaikan harga minyak hingga US$ 100 – US$ 120 per barel dapat menaikkan belanja negara hingga Rp 515 triliun. Selain itu, kondisi geopolitik menyebabkan kekhawatiran flight to quality atau aksi investor berpindah aset ke yang lebih aman seperti emas. Hal ini dapat menyebabkan pelemahan rupiah yang semakin dalam.
“Pangan rentan terdampak, terutama yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dan gangguan rantai impor, seperti kedelai, gandum, daging,” kata Bhima.
Selain itu, inflasi impor (imported inflation) akibat kenaikan harga minyak dunia juga dapat menciptakan turunnya daya beli masyarakat.
