Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) sedang mempercepat penyaluran bantuan sosial adaptif bagi masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah berkomitmen agar bantuan yang telah diverifikasi bisa tersalurkan sebelum perayaan Lebaran.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui PT. Pos Indonesia. Sampai saat ini, data yang telah diverifikasi mencapai lebih dari 67 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:
- Bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga dengan total dana sebesar Rp203,6 miliar.
- Bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga dengan total dana sebesar Rp339,4 miliar.
Selain itu, ada juga bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan yang disiapkan untuk lebih dari 248 ribu penerima manfaat dengan total dana sebesar Rp335,5 miliar.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan santunan ahli waris korban bencana bagi 1.015 jiwa senilai Rp15 juta per jiwa, sehingga total dana mencapai Rp15,2 miliar. Selain itu, ada bantuan kedaruratan senilai Rp110,1 miliar. Keseluruhan bantuan yang disalurkan untuk bencana di tiga provinsi tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Gus Ipul, yang merupakan perwakilan pemerintah, menyampaikan bahwa proses penyaluran sedang berjalan dan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dalam minggu ini. Ia menekankan bahwa data yang sudah valid akan segera disalurkan sebelum Lebaran.
“Ini sedang berproses, ya, mudah-mudahan dalam minggu ini prosesnya lebih cepat lagi. Data-data yang sudah valid bisa disalurkan sebelum Lebaran,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Menurut Gus Ipul, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara berlapis untuk memastikan ketepatan dan akuntabilitas. Data awal berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan secara by name by address oleh kepala daerah.
Setelah itu, data tersebut ditandatangani oleh kepala kejaksaan negeri dan kapolres setempat sebelum diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Setelah disahkan, data diteruskan ke Kemensos untuk dilakukan validasi sebelum penyaluran.
“Nah, sekarang sudah kita mulai proses penyaluran; sudah lebih dari 10 persen yang kita salurkan. Kita harapkan terus bertambah. Nanti kita akan memberikan informasi lagi jika proses penyalurannya sudah hampir selesai,” tambah Gus Ipul.
