JAKARTA — Para penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia berharap pemerintah dapat membantu menanggung biaya tambahan yang muncul akibat keterlambatan kepulangan jemaah umrah dari Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah memburuk akibat serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Saat ini, sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Keadaan ini membuat para penyelenggara mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah.
Budijanto Ardiansjah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), menjelaskan bahwa bantuan pemerintah menjadi penting karena adanya keadaan kahar. Meskipun demikian, biro perjalanan tetap bertanggung jawab atas biaya tambahan yang timbul, seperti ekstensi masa tinggal atau biaya penginapan.
“Kalau semua dibebankan kepada biro perjalanan, itu akan sangat berat. Namun, memang sudah menjadi tanggung jawab biro perjalanan jika ada jemaah mereka yang harus menunggu atau mengalami ekstensi,” ujar Budijanto dalam wawancara dengan Bisnis, Senin (2/3/2026).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sebagian besar asuransi perjalanan umrah tidak menanggung klaim yang berkaitan dengan risiko dari situasi perang dan huru-hara. Meski begitu, beberapa jemaah memilih untuk menanggung biaya tambahan secara mandiri. Namun, Budijanto menekankan bahwa biro perjalanan tetap harus berkomitmen menjaga layanan terhadap jemaah.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menciptakan mekanisme bantuan, terlebih dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang langsung mengurus urusan tersebut.
“Mudah-mudahan situasi ini tidak lama. Jika berlangsung cukup lama, mudah-mudahan pemerintah juga bisa memperhatikan hal itu, paling tidak bisa membantu [dari sisi biaya],” ujar Budijanto.
Sebelumnya, Kemenhaj telah meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik terkait situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata Dahnil, Minggu (1/3/2026).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Situasi Kepulangan Jemaah Umrah
- Kenaikan ketegangan geopolitik: Serangan Israel dan AS terhadap Iran memicu ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
- Perubahan kebijakan penerbangan: Maskapai penerbangan mungkin mengubah rute atau menghentikan penerbangan sementara akibat ancaman keamanan.
- Keterbatasan akses ke bandara: Beberapa bandara mungkin tidak beroperasi sepenuhnya, sehingga memperlambat proses kepulangan jemaah.
- Biaya tambahan: Jemaah yang tertunda harus menanggung biaya penginapan, transportasi, dan makanan yang meningkat.
Upaya Pemerintah dalam Menangani Masalah Ini
- Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi: Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak berwenang di Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah.
- Bantuan dari Kemenhaj: Kementerian Haji dan Umrah berupaya memberikan dukungan logistik dan finansial bagi jemaah yang tertunda.
- Pemantauan kondisi keamanan: Pemerintah terus memantau situasi keamanan di kawasan Timur Tengah untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.
Harapan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
- Dukungan pemerintah: Penyelenggara berharap pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk subsidi atau insentif untuk mengurangi beban biaya tambahan.
- Kesiapan infrastruktur: Penyelenggara meminta pemerintah memastikan tersedianya tempat penginapan dan fasilitas lain yang layak untuk jemaah yang tertunda.
- Komunikasi yang transparan: Penyelenggara menuntut komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah, biro perjalanan, dan jemaah.
Dengan situasi yang terus berkembang, para penyelenggara perjalanan ibadah umrah berharap pemerintah dapat segera merumuskan kebijakan yang mendukung jemaah dan biro perjalanan dalam menghadapi tantangan ini.
