Surabaya – Ribuan jemaah umrah asal Provinsi Jawa Timur (Jatim) dilaporkan masih terjebak di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat memicu ketegangan di kawasan tersebut beberapa hari terakhir.
Plt. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur, Asadul Anam, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, sekitar 9.400 jemaah umrah dari Jatim mengalami penundaan kepulangan ke Tanah Air.
“Terdapat sekitar 9.400 jemaah umrah asal Jawa Timur yang kepulangannya tertunda,” ujar Anam pada Selasa (3/3/2026). Ia menjelaskan bahwa alasan penundaan ini terkait dengan penyesuaian jalur penerbangan dan kebijakan ruang udara oleh otoritas masing-masing negara di kawasan Jazirah Arab. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan keselamatan.
Anam menegaskan bahwa kondisi para jemaah tersebut dalam keadaan aman. Mereka tetap berada di bawah pengawasan dan pendampingan penuh dari agen perjalanan ibadah umrah.
“Hingga saat ini, seluruh jemaah dalam kondisi aman dan berada di bawah pendampingan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah [PPIU],” tegasnya.
Untuk itu, Anam mengimbau kepada para jemaah dan keluarga untuk tetap tenang. Ia juga meminta keluarga untuk menunggu informasi resmi dari pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi terkait jadwal kepulangan yang akan diberikan nanti.
Selain itu, Anam menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah pusat telah mengeluarkan kebijakan penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah hingga situasi kembali kondusif. Kebijakan ini langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing kanwil di tingkat provinsi.
“Kemenhaj pusat sudah resmi meminta semua jemaah umrah yang hendak berangkat ditunda dulu. Kemenhaj Jatim siap melanjutkan keputusan itu hingga sampai ke jemaah umrah melalui PPIU di Jatim,” tegas Anam.
Ia juga mengimbau kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Provinsi Jawa Timur untuk mempertimbangkan secara matang faktor keselamatan dan keamanan sebelum memutuskan untuk memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci.
“Aspek keamanan dan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik yang belum stabil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah mengimbau jemaah umrah untuk menunda jadwal keberangkatannya di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Israel dan AS. Pemerintah meminta jemaah untuk menunggu hingga kondisi kembali kondusif.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keamanan warga negara.
Sejalan dengan itu, pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis dan tidak menentu.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).
Pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.
Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” ujarnya.
