Komitmen Pemprov Kalteng dalam Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. Dengan integrasi program Kartu Huma Betang (KHB), masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalteng.
Dalam konferensi pers usai peluncuran Kartu Huma Betang, Jumat (20/2/26), Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan prioritas utama atau harga mati bagi pemerintahannya. Ia menegaskan pentingnya menjalankan program BPJS Kesehatan di tingkat daerah, agar tidak semua tanggung jawab diserahkan kepada Pemprov Kalteng.
“BPJS itu harus dijalankan. Jangan sampai kebutuhan ini, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semua. Dari mana dananya? Apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran,” tegas Agustiar Sabran.
Peringatan ini diberikan karena Kalteng sebelumnya hampir menyentuh angka 100 persen untuk Universal Health Coverage (UHC). Meski demikian, menurutnya pemprov telah menyiapkan skema antisipasi untuk memastikan masyarakat ber-KTP Kalteng tetap mendapatkan hak layanan kesehatannya.
Program Jemput Bola untuk Masyarakat Pedalaman
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kesulitan akses geografis, Pemprov Kalteng sedang menyiapkan program jemput bola ke pelosok desa. Rencananya, sebanyak 14 unit bus medis yang dilengkapi dengan dokter spesialis akan diturunkan untuk menjemput dan melayani masyarakat di pedalaman.
“Itu untuk menjemput pedalaman dengan dokter spesialis. Jadi masyarakat tidak capek lagi harus jauh-jauh dirujuk ke (RSUD) Doris Sylvanus atau (RSUD) Hanau,” jelasnya.
Kehadiran bus medis ini diharapkan mampu memotong kendala jarak dan waktu yang selama ini menjadi hambatan utama warga pedalaman dalam mengakses fasilitas kesehatan rujukan.
Percepatan Pemenuhan Dokter Spesialis
Selain menyediakan infrastruktur bergerak, Pemprov Kalteng juga merespons masalah minimnya ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten/kota. Gubernur mengungkapkan bahwa rumah sakit yang berstandar lengkap saat ini baru terpusat di RSUD dr. Doris Sylvanus (Palangka Raya) dan RSUD Hanau (Seruyan), sementara daerah lain masih sangat kekurangan.
Untuk mengatasi ketimpangan tenaga medis tersebut, Pemprov Kalteng tengah menjalankan program percepatan pemenuhan dokter spesialis. “Banyak sekali kabupaten/kota yang tidak ada dokter spesialisnya. Saat ini, kami memiliki kurang lebih 51 orang yang sudah menyandang gelar dokter spesialis dari program pemprov. Ke depan, kami targetkan jumlahnya mencapai hampir 100 dokter spesialis yang akan disebar di seluruh Kalteng,” tutupnya.
Jaring Pengaman Sosial Lainnya
Selain jaminan berobat, program kesehatan di bawah payung Kartu Huma Betang ini juga mencakup jaring pengaman sosial lainnya. Seperti pemberian bantuan santunan kematian dan kecelakaan bagi masyarakat yang berhak menerima.
