Kekuatan Ekonomi Indonesia yang Tidak Sepenuhnya Terwujud
Narasi tentang kekuatan ekonomi Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah terus menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi negara ini didukung oleh konsumsi domestik yang besar, sehingga membuat perekonomian relatif lebih tahan terhadap tekanan dari luar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa mayoritas aktivitas ekonomi nasional bergerak melalui permintaan dalam negeri. Ketidakpastian global seperti perlambatan industri Tiongkok, fragmentasi geopolitik, dan volatilitas harga komoditas tidak langsung memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor karena mesin ekonominya berada di pasar domestik.
Optimisme ini diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39% secara year-on-year, atau sebesar 5,11% sepanjang tahun 2025. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketimpangan Struktur Ekonomi
Namun, di balik optimisme makro tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah struktur industri Indonesia sudah cukup sehat untuk mendukung fondasi yang disebut kuat? Di sinilah masalahnya. Meskipun fondasi tampak kokoh dalam angka agregat, struktur di dalamnya masih timpang.
Ketika kita menggali lebih dalam struktur pasar tenaga kerja dan struktur industri, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks. BPS melaporkan bahwa sekitar 59,4% dari total tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal pada Februari 2025. Bahkan dalam skala regional, persentase pekerja informal di Sulawesi Barat pada tahun 2025 mencapai lebih dari 70% dari total angkatan kerja. Ini berarti mayoritas pekerja berada di posisi yang rentan dari sisi perlindungan sosial, kontrak kerja, dan akses terhadap kesempatan yang produktif.
Sektor informal atau gig economy menjadi cerminan jelas kontradiksi. Di atas kertas, sektor ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi digital. Platform mempertemukan penawaran dan permintaan dengan cepat, membuka peluang kerja tanpa birokrasi berbelit. Tetapi dalam praktiknya, banyak pekerja berada dalam relasi yang asimetris di mana pendapatan bersifat fluktuatif, proteksi sosial minim, dan posisi tawar lemah. Fleksibilitas sering kali berarti ketiadaan jaminan. Produktivitas individu memang bergerak, tetapi tanpa kepastian akumulasi kesejahteraan jangka panjang.
Jika konsumsi domestik adalah mesin utama ekonomi, maka kualitas konsumsi itu sangat ditentukan oleh kualitas pendapatan rumah tangga. Ketika sebagian besar tenaga kerja terserap dalam sektor dengan produktivitas rendah dan perlindungan terbatas, daya beli menjadi rapuh. Konsumsi tetap terjadi, tetapi bersifat survival, bukan akumulatif. Ia menjaga mesin tetap hidup, tetapi tidak mendorong lompatan struktural.
Perlu Perubahan Cara Pandang
Masalahnya bukan pada narasi bahwa fondasi domestik kuat, melainkan pada asumsi implisit bahwa kekuatan permintaan otomatis berarti kesehatan struktur produksi. Struktur industri Indonesia masih ditandai oleh dualisme di mana sektor formal yang relatif efisien dan terkonsolidasi berjalan tidak seimbang dengan sebagian besar pelaku usaha bergerak di ruang semiformal atau informal. Rantai nilai sering pendek, hilirisasi belum merata, dan mobilitas naik kelas dari mikro ke kecil atau dari kecil ke menengah masih terhambat akses pembiayaan, kepastian regulasi, serta kapasitas manajerial.
Dalam kondisi seperti ini, ketahanan makro bisa menutupi kerentanan mikro. Statistik pertumbuhan tetap stabil, defisit terkendali, konsumsi bergerak. Namun di tingkat rumah tangga, risiko tetap tinggi. Ketika terjadi guncangan karena kenaikan biaya hidup, penurunan pesanan, perubahan algoritma platform, pekerja informal tidak memiliki shock absorber yang memadai. Fondasi makro tidak otomatis menjadi jaring pengaman mikro.
Reformasi Formal, Pembiayaan Murah Terarah, dan Pembagian Risiko Bersama
Karena itu, pembenahan tidak bisa berhenti pada retorika formalitas atau sekadar perluasan basis pajak. Reformasi harus menyentuh desain institusional yang konkret. Formalisasi perlu dibangun berbasis insentif, bukan hukuman di mana registrasi usaha mikro dan pekerja platform dibuat otomatis, sederhana, dan langsung terhubung dengan akses pembiayaan. Dengan begitu, ketika seseorang mendaftar, ia otomatis memperoleh perlindungan kesehatan dan skema tabungan hari tua berbasis kontribusi ringan. Formalitas menjadi pintu masuk manfaat, bukan beban administratif.
Di sisi industri, fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar penciptaan lapangan kerja numerik menuju peningkatan produktivitas. Insentif fiskal dan pembiayaan murah perlu diarahkan pada sektor yang memperpanjang rantai nilai domestik seperti manufaktur berbasis komponen lokal, pengolahan pangan terintegrasi, dan jasa bernilai tambah tinggi agar usaha kecil dapat naik kelas menjadi bagian dari rantai pasok formal. Inilah mobilitas struktural yang mengubah konsumsi berbasis survival menjadi akumulatif.
Relasi antara platform digital dan pekerja juga harus dibenahi melalui skema pembagian risiko yang lebih seimbang. Model kontribusi bersama antara platform, pekerja, dan negara dapat mendanai perlindungan dasar seperti asuransi kecelakaan tanpa memaksakan status pegawai tetap. Struktur yang kuat bukan sekadar besar, melainkan efisien dan inklusif.
Menuju Struktur yang Merata
Optimisme perlu, tetapi ia harus dibarengi evaluasi struktural yang jujur. Fondasi ekonomi Indonesia mungkin kuat dalam arti makroekonomi. Namun selama sebagian besar pelakunya masih bergerak di wilayah informal yang rentan, kekuatan itu belum sepenuhnya solid. Tantangan kita bukan membuktikan bahwa ekonomi baik-baik saja, melainkan memastikan bahwa struktur industrinya cukup kokoh untuk membuat pertumbuhan terasa aman, produktif, dan berkelanjutan bagi mayoritas pekerja.
