Pengakuan Ketua BEM UGM Mengenai Undangan Istana dan Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, mengungkapkan pengalamannya saat menerima undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun diundang ke Istana pada Agustus 2025, ia memilih menolak undangan tersebut. Alasannya adalah karena ia tetap konsisten dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam sebuah podcast yang disiarkan melalui kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu (25/1/2026), Tiyo menjelaskan bahwa sikap kritisnya bukanlah emosi sesaat. Ia menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah sudah dilakukan sejak setahun lalu, termasuk terkait revisi UU TNI dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kritik terhadap Program MBG
Salah satu isu yang paling ia soroti adalah program MBG. Menurut Tiyo, program ini perlu dievaluasi serius karena dinilai tidak efektif dan berpotensi membuka ruang penyimpangan. Ia menilai bahwa dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru dialihkan untuk mendanai MBG.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ujarnya. Ia menyebut angka Rp 223 triliun sebagai nilai anggaran yang terdampak.
Namun, Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak menolak pengentasan stunting. “Kami tidak menolak MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tambahnya.
Kritik terhadap Respons Pemerintah
Tiyo juga menyampaikan kritik terhadap respons pejabat pemerintah terhadap kritiknya. Ia menilai bahwa kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa. “Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Ia juga menyebut adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” paparnya.
Seruan untuk Refleksi Besar terhadap Demokrasi
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi. “Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meski keras, ia tetap membuka ruang perubahan. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya. “Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”
