Kritik Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto
Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan sikap dalam menjalankan pemerintahan. Ia menilai bahwa jika Prabowo bersedia bertaubat secara politik dan menjadi presiden yang baik, maka dirinya akan menjadi salah satu orang pertama yang mendukungnya.
Tiyo menekankan bahwa perubahan sikap dari seorang pemimpin bisa membuka peluang bagi dukungan publik yang tulus. Pernyataan ini disampaikan oleh Tiyo dalam sebuah podcast di kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu (25/1/2026) malam. Awalnya, ia mengungkap bahwa dirinya pernah diundang ke Istana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 lalu.
Namun, Tiyo secara terbuka menyatakan bahwa ia menolak undangan resmi tersebut. “Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” kata Tiyo.
Menurutnya, semua kritik yang disampaikan dapat diakses oleh publik tanpa harus bertemu langsung dengan Presiden. “Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” ujarnya.
Kritik yang Sudah Disampaikan Sejak Awal
Tiyo menegaskan bahwa sikap kritisnya bukanlah reaksi spontan. “Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” katanya.
Ia menyebutkan berbagai kritik yang telah disampaikan sejak awal, termasuk soal UU TNI dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan MBG. “Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” papar Tiyo.
Dugaan Pergeseran Anggaran Pendidikan
Tiyo menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai MBG. “Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ujarnya.
Ia menyebut angka Rp 223 triliun sebagai nilai anggaran yang terdampak. “Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” tambahnya.
Namun, Tiyo menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pengentasan stunting. “BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Potensi Penyimpangan dalam Program MBG
Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan. “MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” kata Tiyo.
Respons Pejabat Pemerintah Terhadap Kritik
Tiyo juga menyinggung respons pejabat pemerintah terhadap kritiknya. “Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo.
Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam. “Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Indikator Kemunduran Demokrasi
Tiyo menilai adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.
Seruan Refleksi Besar Terhadap Kondisi Demokrasi
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi. “Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meski keras, ia menyatakan tetap membuka ruang perubahan. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya. “Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkasnya.
