Tingkat Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah di Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah di Indonesia. Menurutnya, literasi ekonomi syariah telah mencapai 60 persen, sementara tingkat inklusinya masih berada di kisaran 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, akses atau kemudahan dalam menggunakan layanan tersebut masih terbatas.
Perbedaan ini jauh berbeda dengan sektor perbankan konvensional yang memiliki keseimbangan antara tingkat literasi dan inklusi. Di sektor syariah, hambatan utama terletak pada penyediaan layanan yang belum memadai, sehingga menghambat masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah.
“Masyarakat sebenarnya sudah tahu dan sadar bahwa mereka harus bertransaksi di Bank Syariah, tapi memang suplainya kurang. E-banking-nya belum bagus, pricing-nya masih tinggi, kalau mau pembiayaan masih mahal, mau cari jaringannya sulit,” ujar Anggito usai diskusi “Jagongan Navigasi Ekonomi Syariah” di GIK UGM, Yogyakarta, Sabtu (28/2).
Ia menegaskan bahwa rendahnya tingkat inklusi bukan disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat, melainkan karena keterbatasan kapasitas dan layanan industri. Menurut Anggito, permodalan bank syariah yang masih kecil memberikan dampak pada layanan yang belum optimal bagi masyarakat luas.
“Jadi memang harus ada usaha untuk menambah suplainya. Contohnya tadi yang saya sebutkan BSI, sekarang BSN. Itu kan di-merger. Kalau bisa ada usaha untuk bisa menambah suplai dengan cara-cara yang sifatnya anorganik,” tambahnya.
Anggito menjelaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan organik jika ingin meningkatkan pangsa pasar secara cepat. Langkah anorganik seperti merger dan akuisisi dinilai diperlukan untuk mengejar target market share ideal sebesar 20 persen.
- Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:
- Meningkatkan kapasitas permodalan bank syariah.
- Memperluas jaringan layanan melalui penggabungan atau akuisisi.
- Mengembangkan infrastruktur digital yang lebih baik untuk e-banking.
- Merancang harga yang lebih kompetitif untuk produk pembiayaan.
Ia menambahkan, kontribusi perbankan syariah yang sebelumnya lama bertahan di kisaran 5 persen kini meningkat menjadi 9 persen sejak 2022.
“Kita tidak bisa paksakan kalau fasilitasnya belum memadai. Tapi peningkatan inklusi ini bisa dipercepat apabila ada langkah-langkah strategis yang sifatnya anorganik tadi untuk memperkuat industri,” pungkasnya.
