JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, menyampaikan apresiasi terhadap respons pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi krisis di kawasan Timur Tengah. Langkah Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI serta perwakilan republik di wilayah tersebut dinilai sebagai tindakan penting dan nyata dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI).
Respons pemerintah mencakup berbagai langkah seperti pengumuman keamanan, penyiapan hotline 24 jam, pemantauan intensif terhadap WNI yang terdampak, hingga pengeluaran himbauan perjalanan ke kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan warganya di tengah eskalasi ketegangan geopolitik yang dipicu oleh konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Farah menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah keselamatan WNI dan rekan-rekan pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan terdampak. “Kita semua prihatin atas konflik ini. Namun yang paling penting adalah perlindungan warga negara kita,” ujarnya dalam siaran pers.
Selain merespons secara cepat, pemerintah juga diapresiasi karena telah mempersiapkan skenario kontingensi dan rencana evakuasi yang matang. Kesiapan ini mencerminkan kesiapan negara dalam menghadapi situasi darurat. “Ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi yang mendadak, kita sudah siap,” tambahnya.
Pendekatan yang dilakukan oleh para Duta Besar di lapangan juga mendapat pujian dari Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Langkah mengedukasi masyarakat tentang mitigasi krisis, seperti panduan penyusunan Go-To Bag, dilakukan dengan cara yang empatik dan memperhatikan kondisi psikologis WNI di luar negeri.
Farah menyebutkan bahwa ada Dubes yang memberikan imbauan kepada warga pada momen menjelang buka puasa. “Ini pendekatan humanis yang sangat baik. Pesannya dapat tersampaikan tanpa membuat warga panik, karena mereka merasa dirangkul secara kekeluargaan,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan kultural seperti ini sangat penting. Bentuk perlindungan negara sejatinya tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga dukungan psikososial di tengah situasi darurat. “Apabila instruksi keamanan disampaikan dengan cara yang mengayomi, masyarakat akan merasa lebih tenang dan benar-benar dilindungi oleh negaranya,” jelasnya.
Sebagai penutup, Farah menekankan bahwa tugas Indonesia tidak berhenti pada perlindungan warga di luar negeri. Ia mendorong agar pemerintah turut memainkan peran diplomasi global secara maksimal. “Indonesia harus menjadi motor perdamaian, terus mendesak penghentian kekerasan dan de-eskalasi konflik demi menjaga stabilitas keamanan global,” pungkasnya.
